HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, kembali menegaskan pentingnya reformasi besar-besaran di seluruh institusi penegak hukum Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang digelar pada 2 Desember 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bersama sejumlah pakar hukum nasional.
Bimantoro mengatakan bahwa desakan reformasi ini muncul karena meningkatnya keresahan publik terhadap aparat penegak hukum. Masalah-masalah yang muncul, kata dia, tidak hanya terjadi di satu lembaga saja.
“Keresahan masyarakat hari ini bukan hanya tertuju pada Polri saja. Jaksa dan pengadilan juga mendapat sorotan. Karena itu reformasi tak bisa parsial, harus menyeluruh,” ujarnya dalam keteranagn yang diterima Holopis.com, Rabu (3/12/2025).
Dalam forum tersebut, Bimantoro menegaskan bahwa DPR memegang peranan penting dalam memastikan setiap institusi penegak hukum bekerja secara benar. Menurutnya, fungsi pengawasan tidak boleh berhenti sebagai formalitas birokrasi.
“Pengawasan DPR harus benar-benar berdampak. Kita ingin penegakan hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pengawasan DPR harus berjalan seiring dengan implementasi KUHAP baru, yang membawa semangat untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.
“Semangat perlindungan itu harus diwujudkan. DPR wajib ikut memastikan pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Tak berhenti di situ, Bimantoro turut menyinggung persoalan mendasar yang selama ini kerap terlupakan: kesejahteraan aparat penegak hukum.
Menurutnya, tuntutan profesionalisme tidak akan optimal bila akar persoalan kesejahteraan tak dibenahi.
“Kita sering meminta aparat profesional, tetapi lupa akar masalahnya. Kesejahteraan aparat kita jauh tertinggal dibanding negara dengan sistem hukum maju,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya sistem reward and punishment yang benar-benar berjalan.
“Yang bekerja baik harus diberi penghargaan. Yang melanggar harus disanksi jelas dan berat. Itu harus seimbang dan konsisten,” tutup Bimantoro.
Dengan dorongan reformasi menyeluruh ini, DPR diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan institusi penegak hukum bekerja lebih profesional, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
