HOLOPIS.COM, JAKARTA – Usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD terus jadi sorotan. Pro dan kontra dari elite politik bermunculan merespons ide pilkada dipilih DPRD.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan usulan pilkada oleh DPRD merupakan bagian dari mekanisme ‘legislative review’.
Menurut dia, DPR RI dan Pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki ruang untuk mengkaji kembali terhadap produk legislasi. Dia bilang, usulan pilkada via DPRD juga bagian dari evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 dan pilkada sebelum.
“DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat. Setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam,” kata Khozin, dalam keterangannya dikutip pada Kamis, (1/1/2026).
Dia mengatakan sejauh ini, belum ada pembicaraan apalagi keputusan soal revisi Undang-Undang Pilkada yang dijadikan satu kodifikasi dengan Undang-Undang Pemilu.
Khozin mengatakan dengan merujuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tak lagi membedakan rezim pilkada dan pemilu. Menurut dia, idealnya UU Pilkada dan UU Pemilu perlu dikodifkasi dalam satu naskah UU.
Terkait wacana pilkada via DPRD, suara elite politik dalam dinamika politik terbelah. Elite parpol yang setuju dengan ide pilkada dipilih DPRD antara lain Golkar, PAN, Gerindra, dan Nasdem.
Sementara, parpol yang mengkritisi menolak wacana pilkada melaui DPRD adalah PDIP.
Dari pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak melarang pilkada via DPRD. Menurut Tito, pilkada melalui DPRD tetap dilakukan secara demokratis.
“Undang-undang tidak melarang sepanjang dilakukan secara demokratis,” kata Tito di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12).
