DPRD Seluma Pangkas Anggaran, Hendri Satrio : Harus Prioritaskan Publik
HOLOPIS.COM, JAKARTA - DPRD Seluma resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 menjadi APBD melalui rapat paripurna pada bulan November 2025 lalu yang juga dihadiri Bupati Seluma, Teddy Rahman, dan Ketua DPRD Seluma, April Yones.
Dalam proses pengesahan ini, Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio pun kemudian membeberkan alasan di balik penyesuaian anggaran daerah tersebut. Dalam APBD yang disahkan, total belanja daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp 996.098.653.665, lebih rendah dari rencana awal yang melebihi Rp 1,03 triliun.
Penurunan anggaran tersebut bukan tanpa pertimbangan. Hendri menegaskan bahwa keputusan DPRD menyetujui penyusutan belanja dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal nasional dan memastikan anggaran tepat sasaran.
“Efisiensi anggaran terjadi di semua daerah,” ungkapnya kepada Holopis.com, Selasa (2/12/2025).
Hendri menjelaskan bahwa DPRD harus memastikan Seluma sejalan dengan kebijakan penghematan nasional untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Selain itu, menurutnya, pemangkasan anggaran justru membuka ruang untuk mengarahkan dana pada kegiatan yang lebih berdampak langsung.
“Sebagian anggaran yang dipangkas kami arahkan untuk kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp 979.495.202.611, dengan kontribusi terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 890.402.682.000.
Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menetapkan target Rp 44,6 miliar yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lainnya.
Meski pendapatan terbilang signifikan, Seluma masih menghadapi defisit anggaran sekitar Rp 16,6 miliar. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Seluma, Herman Suyadi, menjelaskan bahwa defisit tersebut muncul dari selisih antara pendapatan dan total belanja daerah.
Herman juga menyebut bahwa salah satu penyesuaian besar dilakukan pada belanja pegawai, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, agar APBD tetap realistis.
Bagi Hendri Satrio, langkah-langkah tersebut menjadi bukti bahwa DPRD tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD Seluma berusaha menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan dampak anggaran bagi warga, sehingga APBD 2026 dapat mendukung pembangunan yang lebih terarah dan relevan di tingkat daerah.