HOLOPIS.COM, JAKARTA – Usulan untuk menetapkan banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional mendapat perhatian Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Muzani menegaskan, bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
Namun demikian, ia menilai kemampuan pemerintah daerah dan pusat yang bekerja secara terpadu, sejauh ini menunjukkan penanganan yang cukup efektif di lapangan.
“Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani,” ujar Muzani, dikutip Holopis.com, Senin (1/12/2025).
Ia menekankan, bahwa meskipun berbagai pihak mendorong penetapan status bencana nasional, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Status tersebut hanya dapat dinegasikan melalui keputusan resmi dari kepala negara.
“Tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan Presiden. Karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui keputusan Presiden,” imbuhnya.
Muzani juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terdampak sebagai langkah penting untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, ia meyakini Presiden akan dapat menentukan kebijakan yang paling tepat terkait status bencana banjir dan longsor yang menghantam tiga provinsi tersebut.
“Tadi saya lihat Presiden hari ini sedang berada di Sumatera Utara dan jam ini sedang ada di Aceh, beliau pasti lihat langsung keadaan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan peningkatan signifikan jumlah korban bencana. Ia menyebut total korban meninggal dunia per Minggu (3/11/2025) telah mencapai 442 orang, sementara 402 orang masih hilang di tiga provinsi terdampak.
