HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetujui pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang mendapatkan anugerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award tahun 2025, dan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah atau Championship TP2DD 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).
“Kita akan menyaksikan pengumuman pemenang PPID award dan championship digital tahun 2025. Kami harap arahan Bapak Presiden, daerah yang mendapatkan award agar
dapat diberikan insentif fiskal,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pengajuan tersebut. Dan menurut perbincangan itu, anggaran yang diharapkan tersedia.
“Tadi pak Menteri Keuangan tadi sudah saya minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya tidak terlalu besar, kira-kira Rp760 miliar yang dibagi,” ujarnya.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa duit tersebut merupakan trigger yang bisa diberikan pemerintah untuk memicu daerah lain melakukan upaya-upaya positif dalam hal menekan inflasi dan peningkatan digitalisasi di daerah. Sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang sudah melakukan penguatan dan percepatan tersebut di tahun 2025.
“Insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah,” terang Airlangga.
Digitalisasi Daerah Optimal
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto juga menyampaikan jika digitalisasi di daeah saat ini tengah mengalami peningkatan. Bahkan sudah hampir 100 persen daerah melakukan digitalisasi tersebut.
“Kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan. Sampai dengan semester I, 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-Banking sebesar Rp75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Bahkan dengan upaya digitalisasi tersebut, transaksi keuangan non tunai di daerah kini tengan meningkat. Bahkan lebih dari Rp600 triliun ekonomi rakyat berputar tanpa uang fisik.
“Sampai september, transaksi non tunai mencapai Rp642 triliun dan meningkat di banding tahun lalu 20,3 persen,” lanjutnya.
Di samping itu, sikap pemerintah daerah juga sangat sejalan. Di mana perputaran uang non tunai juga meningkat di sana. Termasuk juga pembayaran-pembayaran pajak dan sebagainya sudah dilakukan menggunakan transfer lintas bank, maupun electronic banking.
“Realisasi pendapatan dan belanja non tunai pemerintah daerah juga meningkat. Perluasan kanal digital, QRIS dan Kartu Kredit Indonesia ini yang paling banyak digunakan oleh pemerintah daerah,” tukasnya.
Selain itu, penguatan digitalisasi daerah ini juga bisa mempermudah pemerintah pusat dalam memantau pertumbuhan dan kondisi di lapangan. Sebab sudah bisa sharing data lintas pemerintah melalui basis satu data terintegrasi.
“Penguatan koordinasi berbasis satu data, termasuk pajak atau interoperability data antar pusat dan daerah, seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, data objek PBB, serta pemadanan NIK dan NPWP dan NPWP daerah,” papar Airlangga.
Pemenang TPID Award dan Championship TP2DD 2025
Sejumlah daerah mendapatkan TPID Award tahun 2025 berdasarkan nominasi yang ada. Mulai dari provinsi terbaik, kabupaten kota terbaik, dan kabupaten kota paling berprestasi.
Sementara untuk pemenang Championship TP2DD 2025 terbaik memiliki tiga kategori, yakni provinsi terbaik, kabupaten terbaik dan kota terbaik.
Pemenang TPID Award 2025
a. Kategori Provinsi Terbaik:
- Provinsi Sumatera Selatan,
- Provinsi Jawa Tengah,
- Provinsi Kalimantan Timur,
