“Bahwa sehubungan dengan dinamika yang terjadi mengenai permasalahan di ASDP yang telah terjadi pada periode bulan Juli 2024. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR RI,” kata Dasco di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 25 November 2025.
Kemudian setelah menerima surat tersebut, pihaknya pun melakukan kajian mendalam atas kasus tersebut melalui Komisi Hukum di DPR RI.
“Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024,” ujarnya.
Hasil kajian di Komisi Hukum DPR RI atas perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tersebut, Dasco pun membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto untuk ditelaah dan ditindaklanjuti dari sisi pemerintah sebagai lembaga eskekutif.
“Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68/Pid.sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Harry Muhammad Adhi Caksono,” terangnya.
Beruntungnya, Presiden Prabowo Subianto pun merespons sangat positif dan menandatangani Surat Rekomendasi Rehabilitasi terhadap ketiga mantan petinggi di perusahaan layanan transportasi laut tersebut.
“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” jelas Dasco.
