HOLOPIS.COM, Jakarta – Polri menarik Irjen Pol Argo Yuwono dari jabatan sipil selaku Inspektur Jenderal Kementerian Usaha Mikro, Keceil, dan Menengah (UMKM). Langkah Polri itu merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif rangkap jabatan sipil.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan penarikan Irjen Argo itu juga dalam proses orientasi alih jabatan di kementerian kembali ke Korps Bhayangkara untuk menghormati putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
“Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karier atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025,” kata Brigjen Trunoyudo di Jakarta, dikutip pada Jumat (21/11/2025).
Trunoyudo menambahkan pengalihan jabatan anggota di luar struktur Polri karena bentuk kerja sama yang diawali permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, atau organisasi internasional yang perlu anggota korps Bhayangkara.
Dia menuturkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah membentuk tim kelompok kerja atau pokja untuk menindaklanjuti putusan MK. Kata Trunoyudo, Pokja itu nanti tugasnya melakukan kajian cepat dan mendalam terkait putusan MK.
“Sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” lanjut Trunoyudo.
Lebih lanjut, dia menuturkan kajian itu juga dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Kemudian, ia bilang Pokja juga akan mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur korps Bhayangkara.
Menurut dia, tim Pokja dalam tugasnya akan bekerja secara simultan dan intensif. Hal itu untuk memastikan langkah Polri sesuai dengan konstitusi hukum.
“Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
