8. Shady selaku Direktur PT Khalifa Wisata
9. Laila Machmud selaku Direktur PT Nabila Surabaya Perdana
Untuk diketahui, Fuad Hasan Masyhur pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (FSATHU).
Sebagai pemilik bos Maktour Travel, Fuad Hasan terindikasi mewakili travel-serta asosiasi yang mendapat keuntungan dari kuota haji tambahan.
Pemeriksaan terhadap ratusan agen travel ini dilakukan untuk mengurai dugaan jual beli kuota haji, aliran dana ke pejabat Kementerian Agama (Kemenag), serta penyimpangan pembagian kuota haji tambahan.
Kasus ini bermula dari kebijakan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang pada 2024. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Aturan tersebut menegaskan, pembagian dilakukan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, kuota tersebut justru dibagi rata 50:50% melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.
KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel dalam proses tersebut. Bahkan, sekitar 8.400 kuota haji reguler diduga dialihkan menjadi kuota haji khusus, sehingga agen travel mendapat keuntungan besar. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
KPK telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan melakukan serangkaian tindakan, termasuk penggeledahan kantor Kemenag, rumah ASN, dan kediaman Yaqut Cholil Qoumas. Beberapa pihak juga telah dicegah ke luar negeri untuk mendalami keterlibatan mereka.
