Di Uji Publik KIP, Gerindra Pamer Gebrakan Baru Soal Keterbukaan: “Semua Harus Bisa Akses”

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra memaparkan serangkaian strategi besar terkait keterbukaan informasi publik dalam agenda Uji Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dua perwakilan DPP Gerindra, yakni Bendahara Umum Satrio Dimas Adityo dan Ketua PPID Gerindra Danang Wicaksana Sulistya, hadir sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Satrio Dimas Adityo menegaskan bahwa transparansi informasi di internal partai politik memainkan peran vital dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan bukan hanya kebutuhan regulatif, tetapi juga sarana agar publik dapat ikut mengawasi kerja partai secara nyata, mulai dari aktivitas keuangan, perumusan program, hingga arah kebijakan strategis.

“Keterbukaan informasi menjadi pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi partai politik. Ini memperkuat demokrasi dan menciptakan hubungan yang lebih sehat antara partai dan rakyat,” ujar Dimas.

Gerindra Dorong Inklusivitas dalam Layanan Informasi

Selain soal transparansi, Satrio juga menekankan pentingnya aksesibilitas. Ia menyebut bahwa Gerindra berkomitmen menyediakan layanan informasi publik yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat.

Penekanan serupa disampaikan Danang Wicaksana, yang memastikan bahwa fasilitas layanan informasi partai telah dirancang agar dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.

“Hak atas informasi tidak boleh dibatasi. Gerindra memastikan akses yang setara bagi masyarakat tanpa memandang kondisi fisik maupun sosial,” tegasnya.

Strategi Kebijakan Keterbukaan Gerindra

Dalam forum tersebut, Danang membeberkan lima strategi utama yang menjadi fondasi transparansi Gerindra:

1. Transparansi Keuangan – Membuka akses publik terhadap pendapatan, penggunaan anggaran, dan laporan keuangan sesuai prinsip akuntabilitas.

2. Informasi Inklusif untuk Disabilitas – Menyediakan format informasi ramah disabilitas dan infrastruktur pendukung lainnya.

3. Evaluasi Kelembagaan – Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja PPID dan struktur internal.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi – Mengoptimalkan platform digital untuk memudahkan akses data publik dan layanan PPID.

5. Pelibatan Masyarakat – Mendorong masyarakat ikut mengawasi jalannya organisasi partai.

Danang menegaskan bahwa keterlibatan publik merupakan fondasi demokrasi yang sehat. “Semakin terbuka informasi partai, semakin tinggi kepercayaan masyarakat,” tutupnya.

Pada agenda itu turut hadir Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn, Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo, dan Direktur Senior Hukumonline.com Moh. Yasin.

Gerindra sendiri telah mencatatkan prestasi sebagai Partai Politik Informatif versi KIP sebanyak tujuh kali sejak 2014 hingga 2024, serta menjadi satu-satunya partai dengan layanan informasi ramah disabilitas pada 2023.