HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam angkat bicara menanggapi gelombang penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Menurutnya, pandangan yang menolak penghargaan tersebut perlu ditimbang ulang secara objektif agar tidak terjebak pada penilaian sepihak terhadap sejarah bangsa.
“Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh,” ujar Direktur Eksekutif ToBe Instutute yang biasa disapa Imamuddin di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Menurutnya, Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan Republik Indonesia, dengan segala jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer dan juga terhadap pembangunan nasional.
“Menolak pemberian gelar hanya karena menyoroti sisi gelap masa pemerintahannya adalah bentuk penyederhanaan sejarah,” ujarnya.
Imamuddin menjelaskan bahwa konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu. Indonesia baru saja keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.
Pasca kemerdekaan Soeharto yang juga dekat dengan Jenderal Sudirman memoertahankan wilayah Yogyakarta, memimpin operasi penumpasan komunis G30S/PKI, dan keberhasilan Supersemar. Kebijakan-kebijakan yang dianggap keras harus dilihat dalam bingkai keamanan negara, bukan semata dari kacamata masa kini yang damai.
“Pelanggaran HAM memang harus menjadi pelajaran sejarah, tetapi tanggung jawab moral dan hukum tidak otomatis meniadakan jasa seorang tokoh terhadap bangsa. Kita tidak bisa menulis ulang sejarah dengan menghapus kontribusi yang terbukti mengangkat Indonesia dari krisis menuju stabilitas. Soeharto juga dekat dengan jenderal Sudirman, ditugaskan mempertahankan Yogyakarta dari agresi. Apalagi beliau adalah Presiden kedua RI,” tegasnya.
Terkait tudingan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di masa Orde Baru, Imamuddin menilai hal itu merupakan fenomena struktural yang terjadi di banyak negara berkembang. Ia menekankan bahwa di balik kekurangan tersebut, terdapat capaian luar biasa yang membentuk fondasi kemajuan bangsa hingga hari ini.
“Program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Kita tidak boleh menutup mata,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan bentuk pemutihan sejarah atau legitimasi politik. Menurutnya, penghargaan kenegaraan tidak berarti menghapus kritik, melainkan mengakui kontribusi luar biasa seseorang terhadap bangsa dan negara.
