HOLOPIS.COM, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani, menegaskan pentingnya meaningful public participation atau partisipasi publik yang bermakna sebagai dasar dalam setiap proses kebijakan nasional.
“DPR RI berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik dan terus membuka diri dalam pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful public participation. Masa persidangan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian persidangan DPR RI pada tahun 2025,” ujar Puan seperti yang dikutip Holopis.com dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Puan menekankan pentingnya partisipasi publik yang inklusif dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan negara, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil sehingga tidak berhenti pada serapan dan laporan keuangan, tetapi benar-benar tercermin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif,” lanjutnya.
Puan juga menyoroti tantangan ekonomi global yang masih diwarnai ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang kuat harus menjadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Untuk itu, APBN tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan harus dibangun di atas pondasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang kokoh. DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera,” tegas Puan.
