HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menghormati keputusan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak seseorang untuk berpolitik.
“Setiap orang punya hak, setiap orang boleh berorganisasi, baik di ormas, ataupun di partai politik. Itu kan hak konstitusional,” kata Habib Syakur saat berbincang dengan Holopis.com, Senin (3/11/2025).
Salah satunya adalah Budi Arie Setiadi. Sosok Ketua Umum DPP Projo tersebut mengumbar akan masuk ke Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya nanti, khususnya setelah direshuffle dari Kabinet Merah Putih dalam posisinya sebagai Menteri Koperasi.
Namun ia mengingatkan kepada Gerindra agar lebih berhati-hati lagi dalam menerima seseorang. Apalagi bagi mereka yang hanya sekadar mencari kendaraan taktis, khususnya untuk mencari suaka politik dari perkara hukum yang tengah melanda.
Ia mengingatkan sebelumnya bahwa ada Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih yang mendadak menyebut bergabung dengan Partai Gerindra setelah masuk ke dalam jajaran Kabinet kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia adalah Immanuel Ebenezerr yang sempat didapuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
“Kemarin kalau kita ingat kan ada Noel, ya, Immanuel Ebenezer. Dia setelah dilantik jadi Wamen kan menyebut akan gabung ke Gerindra. Beruntung sebelum resmi gabung sebagai kader namun sudah diciduk KPK, dan faktanya dia korupsi,” ujarnya.
Sementara Budi Arie, Habib Syakur menyebut jika publik saat ini tengah menyorotinya dalam kasus dugaan tindak pidana pengamanan judi online waktu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.
“Dalam persidangan kan namanya disebut. Seharusnya ini bisa menjadi petujuk awal bagi Kepolisian maupun Kejaksaan dalam mendalami peran Budi Arie di sana. Faktanya sampai saat ini dia tak tersentuh juga,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti agar Gerindra tidak menampung orang-orang bermasalah hanya karena ingin mendapatkan suaka politik semata. Sementara sosok tersebut sangat bermasalah dalam aspek integritas dan mentalitas.
Bahkan kata Habib Syakur, orang-orang semacam itu bisa menjadi ancaman tersendiri bagi partai yang disusupi dalam konteks politik elektoral ke depannya. Apalagi orang-orang tersebut sudah menjadi sorotan dan perhatian khusus dari masyarakat dalam kasus dugaan pelanggaran hukum.
“Orang semacam itu bisa menjadi insider threat, bisa menjadi ancaman dari dalam. Apa pun kelakuan mereka akan diasosiasikan sebagai kelakuan partai politik, karena publik melihat Parpol dengan kesadaran penuh menerima orang dengan watak dan mental culas,” tandas Habib Syakur.
