HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) menyatakan dukungan penuh terhadap capaian satu tahun kerja Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ekraf turut menegaskan perannya sebagai motor ekonomi baru, menyumbang serapan 26,47 juta tenaga kerja dan nilai ekspor fantastis sebesar US$12,89 miliar pada semester pertama 2025.
Dukungan tersebut berfokus pada paradigma baru pengentasan kemiskinan nasional yang digagas Kemenko PM, yang menekankan perubahan dari ‘koordinasi menjadi kolaborasi’ dan ‘pemberdayaan menjadi kemandirian’.
“Pemberdayaan bukan sekadar slogan, tetapi paradigma untuk menjalankan tanggung jawab kehadiran negara agar terus mendukung masyarakat lebih produktif dan lebih berdaya,” tegas Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar di Jakarta.
Menko PM, yang kini memimpin orkestrasi nasional pengentasan kemiskinan, menyatakan fokus anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan maksimum lima persen kemiskinan pada 2029.
Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Dessy Ruhati menggarisbawahi kontribusi sektor yang dipimpinnya. Dengan kontribusi PDB ekraf mencapai 5,69 persen dan kinerja investasi hingga Rp 90,12 triliun pada semester I 2025, Ekraf dinilai relevan mendukung Asta Cita poin ketiga untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas.
“Kementerian Ekraf senantiasa mendukung dan menguatkan dari sisi inovasi dan kreativitas sehingga turut menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dessy Ruhati.
Dalam capaian satu tahunnya, Kemenko PM juga melaporkan telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan. Selain itu, 1,3 juta keluarga miskin telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta jajaran wakil menteri dan pimpinan lembaga terkait.
