Dia pun menyebut pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai 2026.
“Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” tutur Pramono.
Adapun terkait rencana penyesuaian tarif TransJakarta, dia beri penjelasan. Menurut dia, berdasarkan masukan masyarakat, rentang tarif baru yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000–Rp7.000.
Namun, ia menuturkan keputusan final akan ditetapkan setelah kajian kemampuan masyarakat rampung. Menurut Pramono, langkah itu tengah difinalisasi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.
Pramono bilang saat ini subsidi per tiket cukup besar. Sementara, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan.
“Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” tuturnya.
