Oleh karena itu, Walhi menuntut pertanggungjawaban struktural dari manajemen PT Vale.
Dimana harus ada sanksi tegas terhadap beberapa pihak yang semestinya menjadi orang paling bertanggung jawab atas dampak kebocoran pipa sehingga mencemari sungai di Luwu Timur.
“Kami menegaskan bahwa CEO PT Vale Indonesia harus memberhentikan Direktur Risk dan Direktur Environment yang lalai melindungi lingkungan hingga terjadi kebocoran dan pencemaran,” ucap Amin.
Selain tuntutan di atas, berdasarkan hasil peninjauan lapangan tim investigator selama empat hari, Walhi Sulsel juga menyampaikan enam poin tuntutan lainnya secara resmi, yakni di antaranya:
1. Menuntut Kementerian Lingkungan Hidup turun langsung ke lokasi untuk mengaudit tata kelola limbah PT Vale dan penanganan tumpahan minyak yang sudah terjadi sejak dua bulan lalu.
2. CEO PT Vale diminta mengakui kelalaian dalam mencegah kebocoran pipa.
3. PT Vale diminta membuka informasi terkait lokasi pipa, langkah mitigasi, serta rencana pencegahan ke depan.
4. Aparat penegak hukum diminta menindak dampak ekonomi dan lingkungan karena kompensasi kepada warga dinilai belum memadai.
5. Kompensasi harus melalui konsultasi publik yang bermakna dan tidak bersifat sepihak.
6. Pemulihan lingkungan wajib dilakukan menyeluruh, dari titik bocor hingga seluruh area terdampak.
