HOLOPIS.COM, JAKARTA – Langkah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) terka reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jadi perhatian. Sebab, keputusan RCEP soal reformasi WTO bisa berdampak terhadap kegiatan dagang multilateral yang berkeadilan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut WTO dalam praktiknya sering tak adil.
“Menurut saya (WTO) masih belum fair. Seharusnya (WTO) tidak hanya melihat dari kepentingan negara tertentu saja, tapi juga negara produsen,” kata Esther kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Selasa, (28/10/2025).
Dia menyoroti sikap bersama para pemimpin RCEP dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia salah satunya menyangkut reformasi WTO.
Esther menekankan reformasi WTO mesti dijalankan. Alasannya dengan reformasi itu bisa menjadi fondasi sistem perdagangan multilateral yang terbuka, transparan, dan adil.
Selain itu, berbasis aturan yang bisa jamin prediktabilitas dan nondiskriminasi bagi semua mitra dagang.
Lebih lanjut, dia menuturkan reformasi WTO juga untuk memastikan organisasi itu bisa memenuhi kepentingan semua anggota dengan lebih baik.
Kemudian, Esther menyampaikan dengan reformasi organisasi yang berkeadilan, diharapkan negara ASEAN termasuk Indonesia bisa mengimplementasikan praktik perdagangan internasional yang lebih adil. Dengan demikian, bisa berdampak pada perekonomian lokal, nasional, dan regional.
Hal senada diutarakan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurut dia, reformasi WTO diperlukan untuk menjaga kepercayaan negara-negara anggota terhadap rule-based trading system.
“Soal WTO memang perlu ada reformasi, karena saat ini ada ketidakpercayaan terhadap rule-based trading system,” jelas Bhima.
Dia menekankan sistem yang terkelola mesti fair terhadap negara produsen dengan ekonomi berkembang.
