JAKARTA – KPK mulai menemukan adanya titik terang dalam keterlibatan sejumlah pihak, termasuk asosiasi travel dalam kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo pun menjelaskan, oleh karena itu pihaknya memerlukan keterangan dari asosiasi travel yang menaungi sejumlah biro perjalanan haji.
“Alurnya adalah dari diskresi kuota yang dilakukan di Kementerian Agama, kemudian alurnya adalah pembagian atau distribusi dari kuota-kuota khusus tersebut, distribusinya seperti apa, sehingga KPK juga mendalami dari perspektif asosiasi yang mewadahi dari biro-biro perjalanan tersebut,” kata Budi Praseetyo pada beberapa waktu lalu seperti dikutip Holopis.com.
Asosiasi travel haji dan umrah ini kemudian terindikasi memiliki peran penting. Mereka terindikasi terlibat dalam proses pembuatan keputusan pembagian kuota haji tambahan masing-masing 50% untuk kuota haji reguler dan 50% untuk kuota haji khusus.
“Dari sini kita dalami seperti apa, apakah hanya berperan dalam pendistribusian atau juga asosiasi ini ada peran-peran inisiatif atau pendorongan untuk membuat diskresi atau pembagian kuota haji tambahan tersebut menjadi 50% reguler dan 50% khusus atau seperti apa di asosiasinya,” bebernya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya terus menelusuri aliran dana dari asosiasi atau juga dari agen travel ke oknum di Kemenag untuk mendapatkan kuota haji khusus. Karena itu, KPK akan memanggil pihak-pihak dari asosiasi atau agen travel haji menjadi saksi dalam kasus ini.
“Nah penyelenggaran ibadah haji oleh para biro perjalanan haji ini kan di banyak daerah, sehingga nanti dimungkinkan juga penyidik melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap biro perjalanan haji di wilayah lain,” jelasnya.
Untuk diketahui, Fuad Hasan Masyhur pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (FSATHU).
Sebagai pemilik bos Maktour Travel, Fuad Hasan terindikasi mewakili travel-serta asosiasi yang mendapat keuntungan dari kuota haji tambahan.
Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, selain di Jawa Timur, sebaran travel haji yang banyak mendapat kuota haji tambahan ada di Jawa Barat dan Tengah.
“Yang paling banyak itu deket-deketnya di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah. Yang besar-besar gitu,” kata Asep.
Asep menjelaskan, jika memungkinkan, pihak travel itu dipanggil untuk diperiksa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun KPK juga membuka peluang mendatangi wilayah para travel tersebut.
“Travel-travel yang bisa dipanggil ke sini kita panggil ke sini. Yang apa namanya sebarannya di sana banyak gitu ya. Kita hampiri ke sana gitu,” ucapnya.
