JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengakui bahwa mereka mempunyai alasan khusus untuk memeriksa sejumlah agen travel dan biro haji di perkara korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
Dimana dalam sepekan ini KPK tengah mengebut pemeriksaan sejumlah biro perjalanan di Jawa Timur yang ditengarai terlibat dalam perkara korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun.
“Dimungkinkan penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap biro perjalanan haji di wilayah lain,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (24/9).
Budi mulanya secara diplomatis menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan mendalami terkait dengan bagaimana biro travel ini mendapatkan kuota khusus.
“Kemudian juga bagaimana biro travel ini apakah dalam mendapatkan kuota khusus ini ada permintaan-permintaan uang dari para oknum,” tuturnya.
Budi kemudian mulai menjelaskan, peran dari biro travel yang kemungkinan tersebar di seluruh Indonesia ini cukup krusial. Hal itu terlihat ketika penyidik sebelumnya sudah melakukan pencegahan dan pengeledahan terhadap bos Maktour Travel, Fuad Hasan Mansyur.
Menurut Budi, ada sekitar 400 travel dan biro haji yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemeriksaan di luar Jakarta menjadi bukti keseriusan KPK menelusuri konstruksi perkara.
Saat ini, fokus penyidik masih pada saksi-saksi dari biro haji di Jawa Timur setelah sebelumnya memeriksa sejumlah pihak di Jakarta.
Fuad Hasan Mansyur yang merupakan menantu dari eks Menpora Dito Ariotedjo itu mendapat jumlah kuota yang berbeda-beda dengan biro travel haji lainnya.
Jual beli kuota haji pada sesama biro travel ini diduga juga terjadi karena tidak adanya sertifikat penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).
“Karena memang tiap biro perjalanan juga berbeda-beda berapa jumlah kuotanya, termasuk ketika melakukan jual beli kepada calon jemaah haji juga berbeda-beda harga yang dipatok,” bebernya.
“Ada biro perjalanan haji ini mendapatkan kuota haji khusus dari biro perjalanan yang lain karena beberapa belum punya izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus,” tambahnya.
Pemeriksaan para agen travel ini juga untuk menelusuri aliran uang dalam kasus ini. Rangkaian pemeriksaan ini dilakukan demi membuat perkara korupsi kuota haji menjadi jelas.
“Benar (melacak sebaran uang), jadi kita melihatnya dua sisi. Bagaimana alur dari hulu ke hilirnya terkait dengan distribusi kuotanya, kemudian dari sisi sebaliknya, hilir ke hulunya,” ungkapnya.
