JAKARTA – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai pemerintau harus segera membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) untuk mengusut kasus kerusuhan yang terjadi akhir Agustus 2025 kemarin.
“Presiden Prabowo atau Pemerintah harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” kata Hendardi dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Minggu (7/9/2025).
TGPF ini nantinya akan melakukan penyelidikan secara penuh untuk mendapatkan informasi lengkap. Namun yang pasti, informasi yang dicari adalah untuk memastikan pemisahan antara demonstran dan perusuh.
“Menemukan pola gerakan, dan memisahkan penyampaian aspirasi demokratis dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh Konstitusi Negara dari agenda-agenda politik terselubung yang menungganginya,” sambungnya.
Hendardi menyampaikan bahwa TGPF ini penting dibuat agar publik mendapatkan informasi yang kredibel dan akurat tentang siapa sebenarnya otak di balik kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah itu. Terlebih perusuh melakukan perusakan fasilitas publik, kantor kepolisian, gedung DPRD dan infrastruktur lainnya.
“Publik dan setiap warga negara memiliki hak untuk tahu (rights to know) dan merupakan subjek yang berhak atas perlindungan dan rasa aman,” ujarnya.
Aktivis hak asasi manusia ini pun menyakini bahwa Presiden mungkin sudah memiliki data dan analisis serta telah menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi. Hanya saja hal itu harus bisa diejawantahkan dalam format informasi publik yang komprehensif untuk menjawab keresahan publik selama ini.
“Keterbukaan mesti ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna (meaningful participation) mesti dibuka seluas-luasnya, dengan melibatkan para pakar, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pekerja media, aparat penegak hukum dan elemen sipil relevan lainnya,” tandasnya.
Oleh karena itu kata Hendardi, potensi penanganan yang sembarangan dan salah sasaran atau istilahnya sebagai gebyah uyah dapat diminimalisasi, bahkan dihentikan.
“TGPF dapat menjadi dasar untuk memastikan hak untuk tahu masyarakat atas peristiwa itu dan menciptakan rasa aman yang otentik,” sambung Hendardi.
Lebih lanjut, Hendardi juga menyampaikan bahwa pembentukan TGPF Kerusuhan ini juga bisa membantu pengungkapan data dan fakta yang bisa menjadi mekanisme untuk menciptakan ketenangan dari kemarahan publik.
“Mekanisme cooling down system yang harus berjalan secara simultan dengan agenda-agenda mendasar, yang mesti dilakukan oleh Pemerintah dan para elite politik, untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara yang melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita ultima berbangsa dan bernegara Indoesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
