JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera melakukan perbaikan terhadap seluruh fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian PU yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025), Danang menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur publik harus menjadi prioritas agar masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang layak.
“Perbaikan fasilitas publik harus menjadi prioritas agar masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang layak pasca terjadinya kerusakan di berbagai daerah,” ujar Danang, legislator asal Jawa Tengah III itu.
Ia menambahkan, perbaikan tidak hanya difokuskan di tingkat pusat, tetapi juga meliputi kerusakan di daerah yang terdampak parah. Karena itu, Danang mendorong agar kebutuhan anggaran segera dimasukkan dalam Rencana Anggaran Tahun 2026.
Menurutnya, kerusakan akibat aksi massa yang meluas telah menimbulkan kerugian besar dan merata. Sehingga, langkah cepat dari pemerintah melalui Kementerian PU sangat diperlukan, termasuk penyiapan alokasi dana yang memadai.
“Kerusakan yang ditimbulkan cukup masif dan merata di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum perlu menyiapkan langkah cepat untuk pemulihan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang memadai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Danang menegaskan bahwa DPR RI melalui Komisi V akan mengawal proses perbaikan infrastruktur publik tersebut agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran. Ia menilai, kehadiran negara dalam memulihkan fasilitas publik sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam rapat yang sama mengungkapkan bahwa total kerugian akibat kerusuhan di sejumlah wilayah Indonesia mencapai hampir Rp900 miliar. Estimasi kerugian tersebut mencakup berbagai infrastruktur yang rusak, mulai dari gedung DPRD yang dibakar, halte, jalan umum, hingga fasilitas publik lainnya.
Dengan kondisi ini, DPR RI menekankan agar proses perbaikan segera dilaksanakan sehingga masyarakat bisa kembali merasakan layanan publik yang aman, layak, dan nyaman.
