JAKARTA – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud MD menilai bahwa polemik yang belakangan ini mencuat di muka publik disebabkan oleh penumpukan masalah di Indonesia yang tidak terselesaikan sepenuhnya.
“Akumulasi atas beberapa masalah yang tidak selesai. Banyak,” kata Mahfud MD dalam podcast yang diunggah pada kanal YouTube Mahfud MD Official, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, permasalahan utama yang menjadi pemicu dari kemarahan masyarakat adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
“Masalah utamanya belum dijawab. Ini hanya kekerasannya lalu didekati dengan langkah-langkah yang secara hukum memang benar bahwa itu harus ditindak tegas. Siapapun apakah itu warga masyarakat atau aparat yang melanggar hukum akan ditindak tegas dan akan diselidiki secara transparan dan terbuka,” ungkapnya.
“Nah masalah utamanya yang belum itu yaitu menjawab dengan kebijakan dan perubahan langkah-langkah pemerintah terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab terhadap atau penyebab atas terjadinya peristiwa demo yang sangat mengerikan itu,” lanjutnya.
Lantas ia menceritakan beberapa pengalaman semasa menjabat sebagai DPR, dimana perilaku yang dilihat masyarakat akhir-akhir ini, mulai dari joget-joget, beberapa tunjangan, itu memang sudah ada sejak lalu. Mahfud juga menjelaskan terkait gaji yang ia dapatkan di DPR beserta tunjangannya.
“DPR tuh kalau soal tunjangan rumah itu sejak zaman saya sudah ada tunjangan rumah. Sebulan berapa? Sebulan waktu itu Rp 12,5 juta. Jadi setahun 150. Kalau 5 tahun kan sudah 750,” tuturnya.
“Pada waktu itu tahun 2004-2008 saya anggota DPR. DPR menyanyi-nyanyi itu sudah biasa sejak dulu. Acara sudah ditutup lalu ada lagu-lagu daerah. Kalau di Istana Negara, Istana Kenegaraan itu, wah menteri-menterinya turun ke lapangan ikut menari-nari toh. Nari rungkat, nari ojo dibanding-bandingke menteri-menterinya. Bukan hal baru,” sambungnya.
Pakar Hukum Tata Negara itu menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan salah satu pemicu atas akumulasi dari masalah-masalah tersebut.
“Masif dan mengerikan itu. Itu kan bukan soal DPR menyanyi semata-mata. Bukan DPR menyanyi atau DPR gajinya naik semata-mata. Tetapi ini menjadi pemicu dari akumulasi atas beberapa masalah ya,” tegasnya.
Mahfud MD mengatakan bahwa adanya ketidakselarasan antara klaim dari pemerintah dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu ia memberikan contoh dengan melihat sektor ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak stabil.
“Misalnya begini ya, di bidang ekonomi kehidupan masyarakat itu kan sekarang terombang-ambing. Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Angka PHK tinggi, pengangguran tinggi. Soal pajak yang mencekik, soal PBB dibilang menterinya kurang kapabel, menteri saya 100 persen hebat,” pungkas Mahfud.
