JAKARTA – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran serius terhadap standar etika.
Putusan ini diambil setelah mencuatnya rekaman percakapan telepon dengan mantan perdana menteri Kamboja sekaligus Presiden Senat saat ini, Hun Sen, yang dipublikasikan media pada 18 Juni 2025.
Kasus ini bermula dari petisi 36 senator yang menilai percakapan tersebut membuktikan Paetongtarn tidak memenuhi syarat sebagai perdana menteri.
Dikutip Holopis.com dari Antara, Senin (1/9/2025) dalam putusannya, pengadilan memutuskan dengan suara mayoritas 6 banding 3, bahwa percakapan itu melanggar etika kepemimpinan. Tiga hakim minoritas berpendapat sebaliknya, menyatakan tindakan tersebut tidak tergolong pelanggaran serius.
Dengan keputusan ini, Paetongtarn resmi diberhentikan efektif per 1 Juli 2025, bersamaan dengan kewajiban seluruh anggota kabinet mengosongkan jabatan mereka. Meski demikian, mereka tetap bertugas sebagai pejabat sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Dalam pernyataan di Gedung Pemerintah, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan, namun tetap menegaskan dirinya tidak bersalah. Ia menekankan percakapan dengan Hun Sen dilakukan dengan niat tulus untuk melindungi rakyat Thailand, bukan demi keuntungan pribadi. Menurutnya, percakapan itu bahkan terjadi sebelum pecahnya konflik perbatasan yang penuh kekerasan.
Paetongtarn juga menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari perubahan politik mendadak yang kembali mengguncang Thailand. Ia menyerukan parlemen agar membantu menciptakan stabilitas politik serta menyampaikan terima kasih kepada rakyat atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin negeri.
Di sisi lain, Partai Rakyat oposisi langsung menegaskan sikapnya. Mereka mendukung pembentukan pemerintahan baru dengan syarat perdana menteri terpilih harus membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menyampaikan pernyataan kebijakan.
Langkah itu dinilai penting untuk membuka jalan bagi pemilu baru. Oposisi juga menolak bergabung dengan pemerintahan serta menegaskan tidak akan mendukung kandidat perdana menteri yang berasal dari luar parlemen atau memiliki rekam jejak terkait kudeta militer.
