Bentrok Aparat dan Massa saat Demo, Mahfud MD : Ini Pemicunya!

JAKARTA – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud MD menilai bahwa, bentrokan yang terjadi antara aparat dan masyarakat saat aksi unjuk rasa disebabkan oleh perintah yang diberikan oleh pemimpin atasan kepada aparat yang berada di lapangan bersama massa.

Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya komando yang cermat dari pimpinan atasan guna mencegah adanya korban akibat dari instruksi yang diberikan tersebut.

- Advertisement -

“Saya paham petugas negara itu terjepit. Di satu sisi dia harus bertugas mengamankan situasi, misalnya tidak boleh sampai pagar DPR itu jebol atau pintu-pintu tertentu itu jebol itu saya memahami itu tugas aparat yang merupakan perintah dari atasan. Tapi juga dia di lapangan menghadapi massa yang sudah mulai sangat marah. Nah oleh sebab itu, ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan,” kata Mahfud MD, dikutip Holopis.com dari Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (31/8).

“Dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu gitu. Jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat saat ini, terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal, aparat itu hanya menerima tugas tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, ini harus diselesaikan,” sambungnya.

Lalu, Mahfud meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk fokus terhadap masalah utama yang menjadi awal dari permasalahan tersebut muncul di muka publik.

“Masalah utamanya apa? Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan ini. Apa akumulasi kekecewaan itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul,” tegasnya.

Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah belum memberikan solusi yang dapat memutus akar dari permasalahan tersebut.

“Tetapi penyelesaiannya tidak jelas hanya seperti ngasih permen, lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa banyak politisi yang memiliki sifat arogan sehingga dapat memicu ketegangan di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, kata Mahfud, penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan dengan benar.

“Banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Lalu, saya melihat juga tak menentunya proses penegakan hukum, ada yang jalan ada yang tidak,” tuturnya.

“Ada yang hanya masalah sepele saja yang enggak bisa diselesaikan, ada yang besar diumumkan, tetapi kemudian tindak lanjutnya ndak jelas,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengusulkan agar pejabat-pejabat yang memiliki catatan korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

“Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi, tapi dia berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya, nah ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit,” terangnya.

Lantas, Mahfud memberikan seruan apabila negara ini milik bersama, baik itu aparat maupun masyarakat.

“Negara ini adalah milik kita bersama. Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh anda. Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat dan pemimpin yang korup sebenarnya dan penyelesaiannya harus di sini,” pungkas Mahfud.