JAKARTA — Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
Aksi ribuan kader GRIB Jaya tersebut dipastikan untuk mendesak lembaga antirasuah menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menyeret pejabat di Sumatera Utara hingga jaringan yang disebut sebagai “Blok Medan”.
Ketua Umum GRIB JAYA, Hercules Rosario de Marshal, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin KPK berhenti pada penangkapan aktor teknis semata. Menurutnya, penyidik KPK harus berani mengungkap dalang utama yang berada di balik praktik rasuah yang merugikan negara.
“Kami tidak ingin KPK hanya menangkap pion. Dalang intelektual korupsi Sumut harus dibongkar, termasuk dugaan keterlibatan ‘Blok Medan’ yang selama ini disebut-sebut berada di balik berbagai kasus besar,” ujar Hercules dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (16/8/2025).
Salah satu sorotan GRIB JAYA adalah kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2025. GRIB JAYA menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada level kepala dinas, melainkan juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pimpinan Pemprov Sumut.
Selain itu, GRIB JAYA turut mendesak KPK mendalami dugaan keterhubungan antara kasus-kasus di Sumut dengan skandal korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK). Nama “Blok Medan” disebut-sebut dalam jaringan kasus tersebut, dan GRIB JAYA meminta KPK tidak ragu untuk membongkar secara terang benderang.
Hercules menegaskan, aksi yang akan dilakukan GRIB JAYA bukanlah gerakan sekali jalan. Pihaknya berkomitmen menggelar aksi berjilid-jilid hingga tuntutan agar keadilan ditegakkan benar-benar dipenuhi.
“Kami akan terus turun sampai KPK benar-benar membuktikan diri sebagai lembaga pemberantas korupsi yang berani menyentuh siapa pun, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi GRIB JAYA tersebut maupun desakan agar penyelidikan diperluas ke level aktor intelektual.
Sekilas Kelumit Blok Medan
Sekadar diketahui, bahwa “Blok Medan” pertama kali muncul dalam persidangan kasus korupsi Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Kode ini dipakai sebagai penyebutan menantu Jokowi, Bobby Nasution terkait tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut segera mengusut tuntas “Blok Medan” serta memeriksa harta kekayaan Jokowi beserta keluarganya di tengah laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden ke-7 RI itu sebagai finalis tokoh terkorup dunia 2024.
Hal itu termuat dalam tuntutan para aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98. Anggota Nurani ’98, Ray Rangkuti mengurai, “Blok Medan” sudah pernah dilaporkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) medio 23 oktober 2024 ke KPK.
“Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi? Padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya,” kata Ray di depan Gedung KPK Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Berdasarkan catatan peristiwa, istilah “Blok Medan” juga sempat ditelanjangi di panggung debat Pilkada Sumut oleh Cagub Edy Rahmayadi di depan Bobby Nasution, Rabu, 6 November 2024.
Dalam debat tersebut, Edy meminta Bobby menjelaskan maksud dari istilah “Blok Medan” yang disebut-sebut sebagai kode untuk menyebut suami Kahiyang Ayu itu. Namun dalam debat itu, Bobby tidak menjabarkan secara gamblang.
