JAKARTA – Satgas Damai Cartenz meminta dukungan dalam penanganan konflik dan keamanan di Papua sehingga tidak melulu dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI.
Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani menyebut, penanganan konflik di Papua bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan,” kata Faizal dalam pernyataannya pada Kamis (17/7).
Faizal juga mengatakan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Pasalnya, penanganan konflik tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak.
“Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru dan komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau belum satu pemahaman, sulit bicara strategi teknis jangka panjang,” ujarnya.
Terlebih, lanjut Faizal, gerakan teroris Papua saat ini tengah aktif merekrut pemuda dan kaum milenial menjadi anggota. KKB memanfaatkan isu minimnya lapangan kerja di balik proses perekrutan.
“Terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Kelompok-kelompok ini banyak merekrut pemuda dengan berbagai alasan, tidak hanya karena ideologi Papua merdeka, tetapi juga karena faktor lain seperti minimnya lapangan kerja, kesenjangan pembangunan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan,” bebernya.
