JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan telah mencapai kesepakatan besar dengan Indonesia. Hal ini ia umumkan melalui platform Truth Social miliknya, Selasa (15/7) waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut kesepakatan didapat dari hasil pembahasan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Great deal, for everybody, just made with Indonesia. I dealt directly with their highly respected President. DETAILS TO FOLLOW!!!” tulis Trump dalam akun @realDonaldTrump, dikutip Holopis.com, Rabu (16/7).
Meskipun tidak menyebutkan rincian, pernyataan tersebut langsung memantik spekulasi publik dan pelaku pasar, terutama terkait tensi dagang kedua negara. Diduga, kesepakatan yang dimaksud berkaitan dengan paket negosiasi perdagangan, baik terkait kebijakan tarif, non-tarif.
Dikutip Reuters, spekulasi publik itu pun diamini oleh pejabat senior Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Ia mengatakan bakal menyampaikan rincian kesepakatannya sesegera mungkin.
“Kami sedang mempersiapkan pernyataan bersama antara AS dan Indonesia yang akan menjelaskan besaran tarif timbal balik bagi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif, non-tarif, dan pengaturan komersial. Kami akan segera menginformasikannya kepada publik,” ujarnya.
Sebagai informasi, bahwa AS sebelumnya menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk sejumlah produk dari Indonesia. Pemerintah pun meresponnya dengan menawarkan paket kerja sama dagang senilai USD34 miliar (sekitar Rp547 triliun).
Namun, dalam pengumuman terbarunya, Trump masih menetapkan besaran tarif yang sama terhadap AS. Sehingga delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali menjalin negosiasi dengan AS.
Dalam keterangan terakhirnya, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendapat penundaan kebijakan tarif, sampai dengan negosiasi rampung. Padahal, kebijakan itu seharusnya berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Selain itu, Airlangga juga memastikan Indonesia juga tidak mendapat tambahan tarif sebesar 10 persen, karena telah bergabung dengan blok ekonomi BRICS, yang dinilai AS mendorong dedominaai dolar AS dalam keuangan global.
“Jadi pertama, tambahan (tarif impor 10 persen) itu tidak ada. Yang kedua, waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” ujar Airlangga, Minggu (13/7) lalu.
Di tengah dinamika ini, muncul pula spekulasi tentang Presiden Prabowo yang akan melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Trump untuk mempercepat penyelesaian perihal kebijakan tarif AS.
Menanggapi hal itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menyebut keinginan untuk bertemu memang ada, namun belum ada penjadwalan resmi antara kedua kepala negara.
“Belum, belum, belum diatur jadwalnya belum. Tentu ada (keinginan pertemuan), sebagai upaya tentu ada, tapi kami belum bisa pastikan akan ada pertemuan dengan Trump,” jelasnya, Jumat (11/7).
