JAKARTA – Ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, bahwa penambahan anggaran yang diminta Polri sebesar Rp63,7 triliun sudah sangat realistis. Hal ini dalam rangka utnuk mendukung kerja penegakan hukum di tahun 2026.
“Penambahan anggaran Polri tahun 2026 adalah keniscayaan karena ke depan dibutuhkan persiapan kinerja yang lebih kuat, dalam hal ini respons cepat untuk pelayanan masyarakat melalui teknologi,” kata Sugeng Teguh Santoso, Rabu (9/7/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Selain untuk pelayanan masyarakat, Sugeng juga menekankan bahwa pendekatan digital juga sangat dibutuhkan Polri dalam penguatan siber. Kebutuhan ini tentu membutuhkan anggaran yang besar.
“Kalau Polri ingin bisa mengikuti perkembangan zaman, maka mau tidak mau memang pendekatannya adalah pendekatan teknologi,” lanjut Sugeng.
Penambahan anggaran juga diharapkan bisa menyejahterakan anggota Polri. Jika terealisasi, maka Polri bisa melakukan evaluasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota.
Penambahan anggaran realistis mengingat Polri di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendapat pujian dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai hal, salah satunya menyukseskan isu strategis ketahanan pangan.
Meski demikian, penambahan anggaran ini tetap harus diawasi agar digunakan secara selektif dan ketat sehingga berdaya guna dan tepat sasaran.
“Dengan tambahan anggaran ini semoga kinerja penegakan hukum dapat diperkuat agar kepercayaan publik semakin tumbuh,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Polri telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan anggaran yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin 7 Juli 2025.
Dengan usulan tambahan anggaran ini, total alokasi anggaran Polri untuk tahun 2026 berpotensi meningkat drastis dari pagu indikatif semula sebesar Rp109,6 triliun menjadi Rp173,4 triliun.
Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat merinci alokasi tambahan anggaran tersebut ke dalam tiga kategori utama:
Belanja Pegawai – Rp4,8 Triliun
Sebagian besar dana belanja pegawai akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Polri melalui penyesuaian gaji sesuai standar yang berlaku dan pemberian tunjangan kinerja. Anggaran ini juga akan digunakan untuk membiayai gaji pegawai baru yang akan direkrut sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia kepolisian
Belanja Barang – Rp13,8 Triliun
Alokasi belanja barang difokuskan pada kebutuhan operasional kepolisian sehari-hari yang mencakup pengadaan alat dan perlengkapan kerja untuk mendukung tugas-tugas lapangan. Dana ini juga akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas kepolisian di seluruh Indonesia serta membiayai operasional unit-unit khusus yang memerlukan peralatan dan logistik khusus.
Belanja Modal – Rp45,1 Triliun
Porsi terbesar dari tambahan anggaran dialokasikan untuk belanja modal yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur kepolisian baru di berbagai daerah.
Diterangkan Komjen Pol Wahyu, bahwa anggaran ini juga mencakup pengadaan kendaraan operasional termasuk kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen go green, modernisasi peralatan teknologi untuk mendukung digitalisasi kepolisian, serta pembangunan gedung dan fasilitas baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lantas, ia juga menjelaskan bahwa usulan ini didasarkan pada Surat Kapolri yang mengidentifikasi kebutuhan riil anggaran Polri untuk tahun 2026.
“Setelah diterimanya pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun, maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp63,7 triliun,” ungkap Wahyu.
Pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan strategis institusi Bhayangkara untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian secara optimal.
Merespons usulan Polri tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyatakan bahwa pihaknya setuju dengan usulan pagu anggaran Polri tersebut.
“Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Polri sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp63,7 triliun sehingga menjadi sebesar Rp173,4 triliun,” kata Sari.
