JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung dan Kapolri pada Senin (7/7) di Gedung DPR RI. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sekaligus mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam APBN 2024.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola anggaran dan capaian kinerja Polri serta Kejaksaan. Kedua lembaga ini berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan mereka.
“Kami sangat bangga sebagai mitra Komisi III. Polri dan Kejaksaan sudah berhasil mencapai WTP, sesuatu yang tidak mudah dicapai oleh banyak kementerian/lembaga lainnya,” ujar Bimantoro dalam keterangan yang diterima Holopis.com.
Ia juga menyoroti capaian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar yang berdampak signifikan secara hukum.
Catatan Strategis untuk 2026
Namun demikian, Bimantoro memberikan beberapa catatan penting untuk perbaikan di tahun anggaran 2026. Untuk Polri, ia mendorong penguatan pembangunan SDM, khususnya pada integritas dan profesionalitas penyidik.
“Masih banyak ditemukan pelanggaran oleh oknum di lapangan. Maka pengawasan internal dan pembinaan SDM berintegritas harus jadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, untuk Kejaksaan, ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan aset recovery dari perkara-perkara besar.
“Kinerja Kejaksaan jangan hanya berdampak hukum, tapi juga ekonomi melalui pemulihan aset negara,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bimantoro menyatakan bahwa Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap rencana anggaran 2026 Polri dan Kejaksaan.
“Kami menyetujui seluruh anggaran yang diajukan. Terima kasih atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan,” pungkasnya.
