JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Hmpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Manimbang Kahariady, menegaskan tentang pentingnya jagung sebagai komoditas strategis dalam mewujudkan ketahanan nasional.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Pusjarah Polri yang digelar di Museum Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juni 2025.
Dalam paparannya, Manimbang menyebut bahwa jagung tidak hanya berperan sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai bahan baku pakan ternak dan energi alternatif.
“Ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Jagung memiliki posisi kunci karena mencakup sektor pangan, peternakan, hingga bioenergi,” kata Manimbang seperti dikutip Holopis.com.
Ia pun menukil sebuah data pada tahun 2024, bahwa produksi jagung nasional mencapai sekitar 15,14 juta ton. Namun kebutuhan dalam negeri telah melampaui 16 juta ton per tahun. Sehingga kekurangan pasokan tersebut akhirnya masih mengandalkan impor dari luar negeri.
“Kondisi ini masih menyisakan celah impor sebesar 1,3 juta ton. Padahal, produksi sudah meningkat,” imbuhnya.
Manimbang memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor jagung, mulai dari fluktuasi harga, minimnya infrastruktur pascapanen, hingga belum optimalnya kelembagaan petani. Ia menekankan perlunya intervensi negara dalam mengatasi hambatan tersebut.
“Nilai ekonomi jagung sangat besar. Backward linkage dari sektor hulu seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian mencapai Rp23 triliun. Sementara forward linkage ke sektor pakan, olahan, hingga bioenergi melampaui Rp70 triliun,” jelasnya. “Total rantai nilai mencapai Rp134 triliun, dengan multiplier effect yang luas,” tambah Manimbang.
Mantan Sekjen MN KAHMI ini juga menyoroti peran penting negara melalui pembentukan Gugus Tugas Ketahanan Pangan 2024–2025.
“Negara harus hadir dalam pengawasan distribusi input seperti benih dan pupuk, serta menjamin keamanan dan perlindungan petani,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, peran Polri disebut krusial, terutama dalam pengamanan distribusi dan penindakan terhadap praktik-praktik distorsi pasar. Manimbang mencontohkan kolaborasi Polri dengan Kementan, Bapanas, dan Bulog sebagai bentuk sinergi lintas institusi yang strategis.
Tak hanya itu, ia juga mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai kelembagaan pangan desa.
“Koperasi harus menjadi pusat distribusi input, penyerapan panen, pengelolaan pascapanen, hingga distribusi ke industri,” katanya.
