JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam bingkai hilirisasi pembangunan nasional saat ini, yang baru merasakan nikmatnya adalah pemerintah pusat dan investor.
“Saya juga mengakui bahwa hari ini hilirisasi di daerah itu yang paling merasakan manfaat yang paling banyak itu adalah investor dan pemerintah pusat, dalam penelitian saya mengatakan demikian,” kata Bahlil dalam dalam pidatonya di Jakarta Geopolitical Forum IX di Jakarta dengan tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”, Selasa (24/6/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Namun demikian, dalam konteks hilirisasi ke depan, azas keadilan harus terwujud. Di mana yang menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam tidak boleh pemerintah pusat dan investor saja, akan tetapi masyarakat sekitar khususnya yang terdampak dan pembabatan hutan dan pengerukan hasil bumi.
“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak dan mereka harus menjadi tuan di negeri sendiri, ndak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor,” tegasnya.
Bagi Bahlil, aspek azas berkeadilan dalam hiliriasi nasional ini akan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima.
“Inilah sebagai implementasi daripada sila ke-5 dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambung Bahlil.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan hilirisasi nasional tersebut, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan keinginan dan rencana pemerintah pusat, Bahlil meminta ada kolaborasi aktif dari seluruh stakeholders.
“Jadi kita minta dan kolaborasi yang baik, pemerintah pusat, pengusaha daerah, masyarakat daerah, dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Manfaat Hilirisasi
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun mengklaim bahwa efek baik dari pengelolaan sumber daya alam telah dirasakan oleh dua setidaknya dua provinsi di Indonesia. Ia menyebut bahwa dua provinsi tersebut sukses mencapai pertumbuhan pendapatan hingga 20 persen, jauh lebih tinggi dari persentase peningkatan pendapatan skala nasional.
“Dan harus diakui bapak ibu semua, dalam implementasi hilirisasi di Indonesia, khususnya saya ambil contoh dari dua provinsi, di Maluku Utara dan di Sulawesi, itu pertumbuhan ekonominya di atas 20%,” tukas Bahlil.
“Di saat pertumbuhan ekonomi nasional kita di bawah 6%, 5% kalau 5 koma sekian itu, pertumbuhan ekonomi dua provinsi itu di atas 20. Dan ini adalah strategi untuk kita melakukan transformasi ekonomi kita dari jasa konsumsi ke industri,” lanjutnya.
Dengan demikian ketika nilai manfaat dari pertambangan dan tata kelola SDA tersebut dapat dicapai maksimal, maka semua pihak harus bekerja sama secara konsisten untuk melancarkan program hilirisasi pemerintah pusat.
“Dan kalau ini mampu konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang ditargetkan untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP kita masuk 10 besar pada tahun 2045,” pungkasnya.
