JAKARTA – Langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam menyelamatkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari cengkeraman mafia tanah dan perambah liar mendapat dukungan politik penuh dari Fraksi Gerindra di DPR RI.
Muhammad Rahul, Anggota Komisi III DPR RI dan Kapoksi Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa penyelamatan TNTN adalah momen penting untuk mengembalikan wibawa hukum dan memperjuangkan keadilan ekologis di Indonesia.
“Kami mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau. Tapi kami juga minta agar penertiban dilakukan secara transparan, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial,” ujar Rahul dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (23/6).
Sejak 10 Juni 2025, Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menertibkan 81.793 hektare kawasan TNTN yang selama bertahun-tahun diduduki secara ilegal. Wilayah yang disasar termasuk Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga di Kabupaten Pelalawan.
Salah satu pernyataan paling menyentuh datang langsung dari Kapolda Riau saat audiensi publik:
“Saya wakili gajah, boleh saya minta keadilan buat mereka?”
Pernyataan ini menjadi simbol kuat penegakan hukum berbasis empati. Menurut Rahul, ini bukan sekadar retorika, melainkan ajakan moral agar negara hadir membela makhluk hidup tak bersuara, seperti gajah Sumatera yang habitatnya terus tergerus oleh ekspansi kebun sawit ilegal.
Tak hanya mengandalkan pendekatan hukum, Kapolda Riau juga menggugah kesadaran publik lewat budaya. Dalam Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi, puisi dan pantun dibacakan sebagai bentuk seruan pelestarian lingkungan.
“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan lewat budaya, nurani, dan edukasi,” tambah Rahul.
Rahul juga menyoroti indikasi penguasaan 574 hektare lahan sawit oleh oknum tertentu yang harus segera ditindak.
“Hukum harus ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah yang merampok kawasan konservasi. Penertiban tak boleh tebang pilih,” tegasnya.
Terkait warga yang terdampak penertiban, Rahul meminta agar proses ini tidak melahirkan konflik baru. Ia mendesak KLHK dan pemda untuk menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan beradab.
“Warga harus diberi solusi hidup yang layak, bukan sekadar diusir. Kita ingin konflik horizontal dicegah.”
Fraksi Gerindra Siap Kawal Sampai Akar
Rahul menegaskan bahwa Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI akan mengawal seluruh proses penertiban TNTN secara ketat, mulai dari lapangan hingga kebijakan nasional.
“Ini bukan cuma soal hutan dan gajah. Ini tentang bagaimana negara hadir dengan wibawa dan perikemanusiaan. Kami berdiri mendukung langkah ini dari parlemen hingga ke akar rumput,” tutup Rahul.
Langkah berani Kapolda Riau dalam menyelamatkan TNTN mendapat dukungan politik dari DPR RI. Bagi Fraksi Gerindra, penyelamatan lingkungan harus diiringi keadilan sosial. Hutan dilindungi, rakyat dibela, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
