JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pangan nasional, termasuk menyederhanakan regulasi distribusi pupuk dan menindak tegas mafia pangan.
Dalam pernyataannya, Gibran menyebut bahwa pemerintah telah memangkas ratusan aturan untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia mencatat, lebih dari 14,9 juta petani menjadi sasaran dari kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk tersebut.
“Distribusi pupuk disederhanakan, 145 regulasi dipangkas, agar lebih dari 14,9 juta petani bisa mengakses pupuk bersubsidi dengan lebih mudah,” ujar Gibran dalam pernyataannya di kanal YouTube GibranTV, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (10/5).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi menyeluruh di sektor pertanian, demi meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di tengah tekanan global.
Tak hanya soal pupuk, Gibran juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memerangi praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat luas.
“Mafia pangan diberantas, pendampingan petani ditingkatkan,” ucapnya tegas.
Ia menilai, keberadaan mafia pangan kerap menjadi biang keladi mahalnya harga kebutuhan pokok, terutama saat distribusi terganggu atau pasokan menipis. Karena itu, penindakan terhadap pelaku distorsi pasar menjadi langkah prioritas.
Selain itu, Gibran juga menyoroti pentingnya pemberdayaan petani melalui peningkatan pendampingan dan edukasi agar mereka mampu mengakses berbagai fasilitas, termasuk teknologi pertanian dan informasi pasar.
Dalam konteks jangka panjang, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui program nasional Gerakan Indonesia Menanam, yang baru-baru ini diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden juga telah meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam untuk mendorong ketahanan pangan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menanam tanaman pangan,” kata Gibran.
Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga soal keberpihakan pada petani, ketertiban rantai distribusi, dan partisipasi publik yang luas.
“Pemerintah tidak akan pernah bisa sendiri. Pemerintah butuh kolaborasi, butuh partisipasi aktif berbagai pihak,” tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memastikan sistem pangan Indonesia berjalan adil dan berdaulat, tanpa celah bagi mafia dan permainan pasar yang merugikan rakyat.
