JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya berhasil meyakinkan pemerintah Qatar untuk menanamkan investasinya di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Dalam keterangan persnya usai bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim ibn Hamad Al-Thani di Istana Amiri Diwan, Doha, Prabowo menyebut bahwa dirinya mendapatkan sesuatu yang sangat produktif dalam pertemuan tersebut.
“Saya kira pertemuan ini sangat baik dan produktif. Kami sepakat untuk segera meningkatkan kerja sama,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada Minggu (13/4).
Bahkan, Prabowo memastikan dana miliaran dolar akan diinvestasikan ke Danantara dalam waktu dekat ini.
“Beliau (Emir Qatar) akan berinvestasi di Danantara Indonesia sebesar US$ 2 miliar. Itu jumlah yang sangat bagus dan beliau sangat antusias,” ungkapnya.
Menariknya, kerja sama investasi antara Indonesia dan Qatar bersifat timbal balik. Indonesia juga dikabarkan akan mengucurkan investasi dengan nilai yang sama ke Qatar, yakni sebesar US$ 2 miliar.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga mengakui bahwa dirinya mendapatkan informasi adanya rencana investasi asing ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Ketua Harian Partai Gerindra itu menjelaskan, salah satu negara yang diketahuinya adalah dari Qatar dan beberapa negara lainnya.
“Kalau investor ada beberapa yang saya dengar dari Qatar dan dari macem-macem dan terutama mereka akan masuk di Danantara,” kata Dasco dalam keterangannya di Jakarta.
Kendati demikian, Dasco berdalh bahwa dirinya belum mengetahui secara detail bentuk investasi dari pihak asing di Danantara nantinya.
“Saya juga enggak tahu, saya baru dengar kabar aja ya,” kilahnya.
Sebanyak 14 BUMN raksasa resmi bergabung ke Holding Danantara, dengan sahamnya dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai holding operasionalnya.
Langkah ini menandai transformasi besar dalam pengelolaan aset negara demi efisiensi dan optimalisasi investasi.
Holding Danantara merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan daya saing BUMN di berbagai sektor strategis.
Sebelumnya, tujuh BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan MIND ID sudah lebih dulu bergabung. Kini, jumlahnya bertambah menjadi 14 perusahaan.
