JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyambut baik adanya penundaan penerapan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah Indonesia akan memanfaatkan penundaan selama 90 hari tersebut untuk menyusun kerangka kerja sama dengan AS.
“Jeda 90 hari dalam penerapan pungutan tersebut memberikan waktu untuk membahas solusi,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (11/4).
Tak hanya secara bilateral, tetapi juga dengan negara kawasan ASEAN. Dia menyampaikan, kolaborasi antar negara di kawasan ASEAN dalam menghadapi kebijakan tarif tinggi dari AS tersebut diperlukan guna meningkatkan ketahanan kawasan tersebut.
Beberapa rencana yang akan ditawarkan di antaranya peningkatan impor dari AS dan prosesnya yang lebih mudah, hingga pemotongan pajak.
“Di tengah tekanan tarif sepihak dari AS, Indonesia tidak hanya merespons secara bilateral, tetapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif,” tuturnya.
Dia menegaskan, bahwa kerangka kerja tersebut harus segera diimplementasikan agar tidak hanya sekadar retorika diplomatik yang tak memberikan manfaat apapun.
“Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri dan perluasan pasar intra ASEAN agar tidak berhenti pada retorika diplomatik,” tegasnya.
Meskipun sempat menyebut kebijakan Trump tak berlandas pada ilmu ekonomi, namun kebijakan yang diberlakukan hampir di semua negara mitra dagang AS itu secara tak langsung pada perekonomian Indonesia.
Namun beruntung Donald Trump memberikan jeda 90 hari kepada semua negara, kecuali China, terkait implementasi kebijakan tarif yang banyak dinilai bermuatan politis tersebut.
Kalau tidak, kata Sri Mulyani, tarif resiprokal AS tersebut dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen, jika tarif impor yang dibebankan kepada Indonesia sebesar 32 persen.
“Situasi terkini yang diperkirakan, sebelum jeda, dapat mengurangi potensi pertumbuhan kita antara 0,3 persen hingga 0,5 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani.
Bendahara negara itu menjelaskan, bahwa nilai ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2024 mencapai 26,4 miliar dolar AS, atau 9,96 persen dari total ekspor nasional. Sektor manufaktur, tekstil, elektronik, dan pertanian menjadi tulang punggung utama ekspor ke AS.
Hal itu membuat penerapan tarif resiprokal Trump sebesar 32 persen dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia.
“Kita harus terus bersikap sangat hati-hati. Pengeluaran harus dibuat lebih efisien, tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sisi moneter,” tandas Sri Mulyani.
