JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto menawarkan keringanan hukuman jika pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid mau menjadi justice collaborator dalam mega korupsi Pertamina.
“Saran dan imbauan saya kepada Presiden Prabowo untuk menawarkan keringanan hukuman bagi Moch Reza Chalid sebagai Justice Collabarotor (JC),” kata Hari Purwanto dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (7/4/2025).
Hal ini disampaikan agar Riza Chalid mau membuka semua pihak yang terlibat aktif maupun pasif dalam bisnis tata kelola impor bahan bakar minyak yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 1 kuadriliun tersebut.
“Jika dengan sadar dia mau kembali ke Indonesia untuk mengembalikan uang yang diperoleh secara tidak sah, dan mau membuka siapa-siapa saja petinggi di Indonesia dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang selama kurun 20 tahun ini ikut menikmati komisi dari permainan impor minyak ini,” sambungnya.
Selain itu, Hari Purwanto juga mendesak pihak Pidsus Kejagung untuk segera memeriksa mister James dan kawan-kawannya. Hal ini disampaikan karena menurut hasil maping permainan impor minyak yang telah beredar luas di medsos, bahwa mister James dkk diduga sebagai operator yang bisa membuka kotak pandora dalam sengkarut kasus mega korupsi ini.
“Bahwa kegiatan James dengan oknum pejabat di Pertamina untuk kepentingan ET dan BT serta MRC dan HR dalam meraup keuntungan ratusan triliun permainan impor minyak mentah, BBM, LNG dan LPG selama ini di Pertamina,” tukasnya.
Bahkan, aktivis 98 ini pun mengultimatum Kejaksaan Agung untuk segera menunjukkan keseriusan mereka dalam penanganan kasus tindak pidana mega korupsi tersebut dalam sebulan ke depan.
“Jika dalam satu bulan ini pihak Pidsus Kejagung tidak memperlihatkan upaya sungguh sungguh pengungkapan adanya keterlibatan otak pelaku yang merupakan elit-elit di atas, maka kami SDR akan bergabung dengan ASPIRASI (Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Mirah Sumirat dan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman untuk berunjuk rasa ke Kejaksaan Agung,” tegas Hari Purwanto.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Kejaksaan Agung sejak 27 Febuari 2025 telah menetapkan 9 (sembilan) orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Mereka terdiri dari 6 pejabat Pertamina dari Subholding PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina International dan PT Pertamina International Shipping, dan 3 petinggi dari perusahaan swasta, masing-masing dari PT Orbit Terminal Merak, PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim.
Kesemuanya tersangka telah ditahan di Rutan Kejagung. Berikut adalah daftar kesembilan orang tersebut ;
1. Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga,
2. Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga,
3. Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga,
4. Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional,
5. Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping,
6. Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional,
7. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa,
8. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan
9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
