HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menegaskan bahwa PDIP saat ini bukan oposisi. Sebab, ada beberapa jabatan strategis yang diduduki oleh petinggi utama partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam struktur lembaga negara.
“PDIP itu bukan opisis. Nggak pantas mereka katakan opisisi,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (23/2/2025).
Jabatan tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang diduduki oleh Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan. Kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia yang dijabat oleh ST Burhanuddin, serta Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diduduki oleh Megawati Soekarnoputri.
Menurut Habib Syakur, jika memang PDIP merasa memposisikan diri sebagai opisisi, maka sepatutnya jabatan-jabatan tersebut ditinggalkan oleh mereka.
“Silakan Bu Mega mundur dari BRIN, lalu minta mas BG juga tinggalkan Menko Polkam, ajak juga Pak ST Burhanuddin. Biar paripurna statemen opisis itu,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa Megawati Soekarnoputri mengambil alih komando PDIP pasca Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Hasto merupakan orang kepercayaan Megawati dan selama ini ditugaskan untuk mengatur tata kelola partai secara langsung.
Akibat penahanan Hasto sebagai tersangka kasus obstruction of justice serta dugaan tindak pidana penyuapan terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, Megawati langsung membuat surat instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak ada yang menghadiri retreat.
Diketahui, retreat adalah program pembekalaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Megawati mengingatkan agar seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah periode 2025-2030 untuk patuh dan taat pada satu komando.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” tulis Megawati dalam surat instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada 20 Februari 2025.
