HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengatakan bahwa PSN (proyek strategis nasional) penguatan hutan mangrove yang ada di kawasan perairan Tangerang harus dilanjutkan sampai tuntas.
Karena menurutnya, PSN tersebut merupakan salah satu aspek yang penting untuk menyelamatkan pesisir laut agar tidak semakin terkena abrasi akibat gelombang air laut yang terjadi.
“PSN itu program pemerintah yang tentu dijalanlan dengan mengukur berbagai hal, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat,” kata Habib Syakur saat ditemui di kantor Koma.id, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Pembangunan hutan mangrove dan pembangunan kawasan terbuka untuk aktivitas masyarakat merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Jokowi yang diperuntukkan bagi kelestarian alam.
Walaupun proyek pembangunannya dibiayai oleh pihak swasta yakni pengembang PIK 2, bagi Habib Syakur justru hal itu sangat baik karena bisa membantu anggaran belanja negara. Sebab, tangan swasta ikut membantu berkomitmen menbangun PSN tersebut dengan dana CSR (corporate social responsibility).
“PSN PIK 2 itu adalah kepentingan alam. Karena di sana ada pembangunan hutan mangrove, itu untuk kepentingan alam. Memang saat ini PSN itu dibiayai oleh swasta, namun perlu didukung oleh rakyat juga, oleh masyarakatnya,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan upaya penggagalan PSN oleh sejumlah pihak karena proyek di PIK 2, Habib Syakur menilai hal itu wajar dalam iklim demokrasi. Baginya, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sah.
“Kita harus lihat dari aspek kemanusiaan dulu. Kita ini lahir dan dididik dalan keadaan sempurna. Agama manapun mengharuskan kita berbuat baik dan bijaksana, berhati suci dan bersih. Lantas soal penolakan, ya lihat hatinya, kemana arahnya, apakah dia digerakkan oleh hati suci atau karena unsur kebencian,” tukasnya.
Ia menekankan jangan sampai penolakan itu dilandasi oleh iri hati dan kebencian semata. Apakah itu benci kepada pengembang atau pemerintah. Akan tetapi suara penolakan karena didasari atas murni kepentingan rakyat.
“Tapi bisa jadi ini muncul karena ulah kelompok yang tidak menginginkan Indonesia utuh, iri hati dan masyarakat Indonesia sejahtera. Orang-orang ini terus merajalela,” paparnya.
Oleh sebab itu, jika pun memang ada penolakan, jangan sampai harus menggagalkan sesuatu yang sebenarnya sudah tepat. Mulai dari unsur pemanfaatan dan daya gunanya ke depan oleh masyarakat luas.
