JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengakui kesejahteraan prajurit TNI sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie mulanya mengatakan Kemhan tak hanya mengurusi alutsista, melainkan juga kesejahteraan prajurit TNI.
“Kita tidak hanya mengurusi peralatan militer agar supaya TNI kuat, tetapi kita juga harus memelihara dan merawat personel yang ada, bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan,” kata Sjafrie dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI di Senayan pada hari Senin (25/11).
Namun kenyataannya, Sjafrie kemudian mengungkapkan kondisi rumah dinas dari kesatuan Kostrad yang kondisinya terbilang menyedihkan.
“Bapak-bapak, boleh masih di Jakarta, Bapak bisa melihat satuan-satuan Kostrad rumahnya masih jauh lebih buruk dari para pedagang asongan,” ungkapnya.
“Ini terjadi di Jakarta, belum lagi kalau kita melihat di wilayah-wilayah di luar Jawa,” imbuhnya.
Sjafrie kemudian menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Oleh karena itu Kemhan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar kita selain membina alat utama sistem senjata, juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya, dan ini sudah mendapatkan atensi presiden, tinggal memerlukan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi I DPR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan, Kemhan dan TNI juga akan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menyatakan Kemhan dan TNI akan turut melibatkan BPKP untuk meninjau pengelolaan anggaran.
“Jadi pengajuan-pengajuan baik itu bottom up maupun kebutuhan yang mendesak. Presiden sudah instruksikan agar supaya kita melakukan ini secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan BPKP,” tutur Sjafrie.
“Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu saya laporkan bahwa kami tidak akan ajukan anggaran apabila tidak mendapatkan review final dari BPKP. Dan ini tentu akan membantu Bapak/Ibu sekalian dalam melakukan pengawasan anggaran,” pungkasnya.
