JAKARTA – Dunia politik Filipina saat ini sedang diwarnai kehebohan antara dua keluarga politik raksasa, yaitu Marcos VS Duterte. Perseteruan antara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong serta Wakil Presiden Filipina Sara Duterte semakin memanas.
Tidak menutupi ancamannya terhadap Presiden Ferdinand Marcos, Sara Duterte mengatakan bahwa Ferdinand harus dibunuh, jika ia terbunuh.
“Saya mengatakan jika saya terbunuh, bunuhlah BB, (Bongbong), Liza Araneta (Ibu negara), dan Martin Romauldez (Ketua DPR),” kata Sara secara blak-blakan di hadapan awak media, dikutip Holopis.com, Selasa (26/11).
Ia pun meminta agar keluarga Marcos harus dibunuh dan jangan sampai usaha itu berhenti jika ia meninggal.
Pernyataan Sara dan konflik keduanya pun menjadi perbincangan panas, dan menunjukkan bahwa politik Filipina saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Lalu, apa yang memicu pertikaian yang panas antara Ferdinand Marcos dan Sara Duterte?
Pertikaian antara Ferdinand Marcos dan Sara Duterte menjadi panas ketika Sara mundur dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kepala Badan Antipemberontakan. Tak ditutupi-tutupi. Sara mengatakan bahwa ia keluar karena sengsara di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand.
Belum lagu ada dugaan bahwa Sara keluar karena ditangkapnya Pendeta Apollo Quiboloy. Sebagai informasi, pendeta Apollo merupakan sekutu dari keluarga Suterte yang sudah lama.
Ia ditangkap atas dugaan pelecehan dan eksploitasi anak, serta pedagangan seks anak. Sejak itu, arah politik Sara Duterte langsung berubah dan menyerang Presiden Ferdinand Marcos.
Penyebab Sara Duterte Semakin Kontra dengan Presiden Ferdinand Marcos
Kemudian, Sara semakin berseberangan dengan Ferdinand Marcos ketika kepala stafnya, Zuleika Lopez ditangkap akibat dugaan penghalangan penyidikan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran dari Sara Duterte ketika ia menjadi Wapres dan Menteri Pendidikan.
Sara kemudian langsung menuding Presiden Ferdinand pembohong dan tidak kompeten sebagai presiden.
Pernyataan blak-blakan dari Sara Duterte pun langsung dinilai sebagai pelanggaran berat dan termasuk dalam ancaman keamanan nasional di Filipina.
