JAKARTA – Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui bahwa hingga saat ini mereka masih melakukan kajian untuk pembangunan hunian tetap warga yang terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.
Dalam peninjauannya ke lokasi pembangunan hunian sementara dan juga, Pratikno mengatakan, masyarakat yang dalam radius berbahaya sedang dipersiapkan tempat untuk relokasi.
“Dibawah kendali Kepala BNPB, sudah mulai dibangun hunian sementara (huntara), dalam waktu dua bulan ke depan huntara sudah jadi,” kata Pratikno pada Minggu (24/11).
Pratikno menegaskan, pembangunan hunian tetap tentu memerlukan proses yang cukup matang, mengingat pemerintah tidak bisa membangun dengan tanpa adanya kajian terkait keamanan dari potensi terdampak erupsi di kemudian hari.
“Meninjau kesiapan lokasi untuk hunian tetap, hunian tetap ini harus dipikirkan secara matang, tidak hanya membangun rumah tapi membangun kehidupan oleh karena itu sisi sosial jadi pertimbangan penting, juga memikirkan sumber ekonomi masyarakat,” ujarnya.
“Kita jangan menjauhkan warga dari kebunnya, kalau bisa kebunnya lebih dekat dijangkau dari hunian tetap. Masih perdalam (dikaji) lagi, kita menjaga betul agar pindah ini justru meningkatkan kualitas hidup masayarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan semua lokasi yang akan dijadikan hunian tetap ini masih terus dilakukan perencanaan yang matang.
Hal itu dikarenakan lahan yang akan dijadikan relokasi berasal dari bermacam-macam kepemilikan, ada yang menggunakan Kawasan hutan lindung, hibah dari masyarakat dan adat.
“Lahan yang ada merupkan hutan lindung, tanah adat besok dalam proses mediasi, ada tanah yang sudah diserahkan pemilik. Sehingga harus jelas. Masyarakat mau relokasi terpusat (yang ditetapkan), tidak ada penolakan, sampai saat ini ada juga sebagian yang mau relokasi mandiri.” jelas Suharyanto.
“Artinya masyarakat menyadari kalau tinggal di tempat yang lama (terdampak erupsi sebelumnya) itu bahaya, mungkin tidak sekarang namun akan berbahaya bagi keturunan anak dan cucu,” lanjutnya.
Selagi hunian tetap dibangun oleh pemerintah, juga disiapkan hunian sementara. Bagi warga yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah menyediakan dana tunggu hunian yang diberikan setiap bulan selama jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk membantu masyarakat dalam penghidupan sehari-hari.
“Kalau mau numpang di rumah keluarga lain, selama numpang dapat 500 rb per bulan selama enam bulan atau bisa ditambah lagi,” imbuhnya.
Suharyanto juga memastikan bahwa semua warga baik yang menghuni hunian sementara ataupun menumpang di kerabat, dijamin akan mendapatkan hunian tetap.
“Hunian tetapnya tetap dapat,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara, BNPB akan menyiapkan hunian sementara sebanyak 442 unit yang dapat digunakan oleh lebih dari 2.000 kepala keluarga. Adapun tipe kopel 5 yaitu satu unit hunian sementara terdiri dari 5 kepala keluarga.
