Muannas pun menyesalkan ucapan Said Didu yang menyebut PIK 2 itu merupakan negara dalam negara disertai tuduhan yang mengandung rasisme. Namun hal itu menurut Muannas menjadi salah satu langkah efektif Said Didu untuk menjadikan perjuangannya seolah terlegitimasi padahal semu.
“Katanya bakal dikuasai oleh etnis tertentu. Bahasa mereka itu kan oligarki, padahal main diksi aja, ditujukan sebagai pengganti istilah China,” katanya.
Lebih lanjut, Muannas juga menegaskan bahwa PSN yang nanti bakal dikelola PIK 2 dengan kawasan PIK 2 itu merupakan dua lokasi berbeda. PSN, kata Muannas, tanah milik Perhutani yang tidak bisa diperjualbelikan. Kawasan ini yang sebenarnya sedang diinvestasi oleh PIK 2.
“Bukan permukiman penduduk. Semua kawasan hutan. Itu alasan mereka terus halu semua memprovokasi. makanya enggak pernah bisa bawa yang katanya ada korban digusur paksa dan diintimidasi,” paparnya.
“Karena semua warga merasa jual-beli selama ini sesuai harga pasaran, cocok dan sesuai kesepakatan,” imbuhnya.
Muannas bahkan menjamin semua warga masyarakat dan pemilik lahan tidak ada yang merasa dirugikan, semua yang sudah melakukan transaksi selama ini aman dan damai, tidak seperti yang sedang dilontarkan oleh Said Didu.
Lantas, alasan dirinya bersuara seperti saat ini, karena ia merasa perlu untuk melawan narasi yang dibangun Said Didu dan teman-temannya dalam melontarkan isu PSN dan PIK 2 di kawasan Tangerang, Banten.
“Bukan lantaran saya ini konsultan pengembang, tapi biar orang enggak termakan isu sampah dan mudah diadu domba karena mendapat informasi yang salah,” katanya.
Ia pun berharap, isu yang sedang marak ini tidak mempengaruhi investor yang ingin membangun PSN dan PIK 2 yang sedang digalakkan kolaborasinya antara pemerintah dan pengusaha menuju Indonesia 2045.
“Kalau ada investor tentu harus dilindungi dari ‘tangan-tangan jahil’. Cari investor itu susah bukan main. Kalau mereka kabur, ujungnya masyarakat setempat yang dirugikan,” tegasnya.
“Kemudian hilangnya potensi perekonomian, hilang lapangan pekerjaan, dan pendapatan daerah melalui pajak baik di pusat dan daerah yang bisa dimanfaatkan juga dari kunjungan wisata, Apalagi PSN PIK 2 tidak ada anggaran negara sama sekali,” tambah Muannas.
Terakhir, Muannas juga menambahkan bahwa PIK merupakan penyumbang ekonomi terbesar khususnya masyarakat di sepanjang pantai utara yang menggantungkan hidupnya. Ia berharap, potensi pendapatan ini jangan sampai dirusak oleh kepentingan pribadi Said Didu dan kelompoknya.
“Apdesi pun melaporkan Said Didu karena sebab hasutan. Karena hal itu bisa berdampak investasi batal yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya yang menggantungkan hidupnya di sepanjang Pantura Banten,” tandasnya.
