JAKARTA – Johanis Tanak mengklaim keberadaan posisi Ketua KPK hingga saat ini justru membuat ketimpangan dan hierarki antar pimpinan.
Hal itu disampaikan Johanis Tanak saat mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di komisi III DPR RI.
Oleh karena itu, Johanis pun berharap agar kelak tidak ada lagi posisi Ketua di internal KPK.
“Inilah yang rasanya tidak pas dan tidak perlu ada wakil, pimpinan saja, kalau pimpinan dia punya kedudukan yang sama, kalau ketua rasanya ada perbedaan hierarki sehingga terjadi ketimpangan,” kata Johanis Tanak pada Selasa (19/11).
Johanis menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, ketua dapat mengambil segala keputusan sehingga bertolak belakang dengan semangat kolektif kolegial.
“Terkait dengan kelembagaan yang namanya ketua dia mengambil keputusan. Kalau demikian, bagaimana bisa mix antara keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial, dengan sementara ada satu ketua, idealnya tidak ada ketua,” jelasnya.
Terkait hal itu, Johanis menyarankan pimpinan KPK mendatang sebaiknya dipimpin oleh koordinator. Menurut dia, koordinator tersebut dijabat bergantian antara lima pimpinan KPK yang ada, dalam satu periode kepemimpinan.
“Idealnya hanya koordinator saja dan koordinator ini dari lima, setiap tahun ganti-ganti saja. Periode satu tahun ini si A, periode satu tahun ini si B, akhirnya semua mendapat giliran sebagai koordinator, bukan sebagai pimpinan,” pungkasnya.
