JAKARTA – Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid menduga bahwa Muhammad Said Didu sebenarnya sedang mencari perhatian (Caper) dengan menyenggol-nyenggil PIK 2.
“Soal isu PSN PIK 2, dugaan saya caper aja si Didu ini,” tulis Muannas Alaidid yang dikutip Holopis.com, Senin (18/11).
Ia yakin bahwa Said Didu sebenarnya sedang ingin diperhatikan oleh Kabinet Merah Putih agar bisa ditarik untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Sebetulnya masih berharap pengen bisa diajak masuk pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Di sisi lain, Muannas Alaidid juga menjelaskan bahwa memang tidak ada tanah warga yang digusur paksa untuk pembangunan proyek startegis nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN – PIK 2).
“Kondisi lahan PSN itu ada lima zona, anda lihat di bio saya semua lokasinya acak di sepanjang pesisir pantai. Kondisinya hari ini banyak manggrove yang hancur justeru akibat dijadikan lahan tambak warga, mereka dapat hasil pinjam pakai dari perhutani. Selama ini tak ada pemasukan dan pendapatan daerah dari tambak-tambak itu,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa total luas lahan semua dari lima zona itu mencapai 1.755 ha. Semua lahan tersebut menurut Muannas adalah bagian dari PSN yang dikelola oleh swasta.
“Ini yang masuk PSN dan akan direhab serta dikelola oleh swasta, semua statusnya hutan bukan pemukiman,” tegas Muannas.
Lebih lanjut, Muannas Alaidid juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini membutuh investasi Rp40 T. Karena danya sangat besar, akhirnya ada kerja sama antara pemerintah dengan pihak investor swasta lokal dengan berbagai kesepakatan yang telah diambil bersama.
“Karena enggak ada dananya, makanya gandeng swasta untuk kembalikan manggrove dari 91 ha agar ditambah menjadi 535 ha dalam perencanaan nanti di dalamnya,” paparnya.
Tak sekadar itu saja, Muannas Alaidid juga memaparkan bahwa PIK 2 akan mengambil alih nilai investasi dengan targetkan 20 juta kunjungan wisata. Tak hanya itu, target lainnya adalah bagaimana menciptakan 10 juta lapangan kerja dengan konsep area green dan eco city.
“Ada wisata alam buatan, wisata manggove, kuliner, masjid terbesar di dalamnya, sampai sirkuit F1. Bakal ada pendapatan baik untuk pusat dan daerah pastinya melalui pajak,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Muannas Alaidid yang juga konsultan hukum pengembang PSN-PIK 2 ini pun menyarankan agar Said Didu tak menebar fitnah dan ketakutan masyarakat tanpa dasar yang kuat.
“Sudahlah hentikan, jangan membangun narasi seolah ada tanah negara diserahkan ke China atau istilah anda oligarki. Apalagi tuduh PIK 2 dengan PSN takut-takutin orang lain beli harga murah dan ada penggusuran paksa. Beda kawasan PSN dan PIK 2 itu,” tukasnya.
Sebagai bagia dari konsultan hukum, Muannas pun menyarankan agar masyarakat termasuk Said Didu menunjuk secara terbuka dan transparan mana kawasan rakyat yang digusur paksa oleh pemerintah maupun pengembang PIK 2.
“Biar enggak ada fitnah, sebut aja kalau memang bener ada korban yang digusur ?. Siapa orangnya ? alamatnya dimana ? maksanya kayak apa ?,” tandas Muannas.
“Atau silakan kalau bisa anda sendiri bawa investasi Rp40 T untuk kerjakan PSN ini untuk masyarkat, seperti pesan pak Prabowo, kalau enggak bisa bantu orang janganlah buat orang lain susah,” pungkasnya.
