HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan bahwa pihaknya akan menaruh perhatian lebih pada tanah-tanah yang selama ini tak terpakai alias nganggur.
Dia menyatakan, bahwa pihaknya akan menggandeng berbagai pihak untuk memanfaatkan tanah-tanah yang selama ini hanya dibiarkan kosong begitu saja.
“Kami butuh orang dan kerjasama dengan lembaga apapun yang bisa memanfaatkan penggunaan tanah-tanah terlantar, supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi,” kata Nusron dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (12/11).
Dia menyatakan, bahwa pihaknya telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman. Salah satu yang dibahas yakni terkait kerjasama dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah-tanah terlantar.
“Kementrans punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan lahan tanah tersebut. Sehingga tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara,” terang Nusron.
Lebih lanjut, Nusron mengatakan pendataan, pemetaan, dan sertifikasi lahan harus segera diselesaikan hingga 100 persen pada pada 2029. Dirinya mengungkapkan, pencapaian pendataan ini baru mencapai sekitar 79 persen.
“Jadi kita itu ada hak pengelolaan (HPL), di luar hutan, total (lahan) di Indonesia itu ada 70 juta hektar. Yang sudah tersertifikasi dan terpetakan ada 55 juta hektar, 15 juta hektarnya ini banyak yang belum terpetakan dan belum tersertifikasi,” beber Nusron.
Dari 15 juta hektar lahan yang belum tersertifikasi, lanjut Nusron, salah satunya adalah tanah atau lahan yang digunakan untuk zona transmigrasi pada masa lalu.
Sehingga menurutnya, perlu ada revitalisasi peta kawasan transmigrasi untuk membantu Kementerian ATR/BPN agar pendataan dan pemetaan lahan dapat terselesaikan sesuai dengan target.
