Holopis.com HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia mencatat bahwa dalam kondisi ekonomi global dan domestik saat ini, terjadi aliran keluar modal asing dari investor nonresiden sebesar Rp4,86 triliun pada minggu terakhir Oktober 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa pada periode 28–31 Oktober 2024, penjualan neto tertinggi oleh nonresiden tercatat di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Berdasarkan data transaksi 28–31 Oktober 2024, nonresiden mencatatkan jual neto sebesar Rp4,86 triliun, terdiri dari jual neto Rp2,53 triliun di pasar saham dan Rp3,95 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resminya yang dikutip Holopis.com pada Sabtu (2/11).

Aliran modal yang keluar ini sebagian dikompensasi oleh pembelian neto senilai Rp1,63 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Berdasarkan data sepanjang tahun hingga 31 Oktober 2024, nonresiden tercatat melakukan pembelian neto sebesar Rp39,91 triliun di pasar saham, Rp43,51 triliun di pasar SBN, dan Rp200 triliun di SRBI.

Sementara itu, selama semester II/2024, nonresiden mencatat pembelian neto sebesar Rp39,57 triliun di pasar saham, Rp77,47 triliun di pasar SBN, dan Rp69,65 triliun di SRBI.

Selain itu, premi credit default swap (CDS) Indonesia untuk tenor 5 tahun per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar 68,69 basis poin (bps), naik dari 67,80 bps pada 25 Oktober 2024.

Dalam periode yang sama, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun mengalami penurunan dari 6,8 persen pada Kamis (31/10), menjadi 6,73 persen pada Jumat (1/11).

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada akhir Kamis (31/10) ditutup pada level Rp15.690 per dolar AS dan dibuka pada Jumat pagi (1/11) di Rp15.685 per dolar AS. Pada akhir perdagangan Jumat, rupiah ditutup di level Rp15.732 per dolar AS.

Sebelumnya, diketahui aliran modal asing keluar cukup signifikan sepanjang Oktober 2024. Dari lima minggu, hanya satu minggu mengalami aliran masuk modal, yakni pada minggu pertama senilai Rp570 miliar.

Denny menyampaikan, bahwa Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.