HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sebanyak 40 negara, termasuk Indonesia, menerima alokasi dana pandemi putaran 2 dengan total nilai 418 juta dolar Amerika Serikat (AS). Indonesia sendiri memperoleh dana sebesar 24,9 juta dolar AS.
Alokasi dana itu diputuskan dalam Pertemuan Dewan Pandemic Fund ke-14 yang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 17 Oktober 2024.
Atas hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi Pandemic Fund yang berhasil bergerak cepat, meskipun baru diluncurkan pada akhir tahun 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia.
Adapun diketahui, Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama untuk membantu negara-negara berkembang agar lebih siap menghadapi pandemi pada masa mendatang.
“Melalui dana Pandemic Fund ini, Indonesia akan tunjukkan contoh peran negara sebagai donor dan penerima manfaat yang menunjukkan hasil nyata dalam penguatan kapasitas nasional, regional dan global dalam kesiapsiagaan dan respons krisis kesehatan ke depannya,” ungkap Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10).
Adapun diketahui, proposal Indonesia memiliki nilai paling tinggi oleh Technical Advisory Panel (TAP) dari 146 proposal yang diterima.
Dengan tema Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I), proposal tersebut memuat penguatan 6 agenda utama di bidang laboratorium, surveilans, tenaga kesehatan dan komunikasi risiko.
“Ini merupakan kemajuan pesat Pandemic Fund sejak dibentuk pada Presidensi G20 Indonesia. Dana pembangunan bagi Indonesia adalah wujud upaya kolektif dalam memperkuat kapasitas penanganan pandemi dan ancaman kesehatan global di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Masurdi.
Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun, dengan World Bank, WHO, dan FAO sebagai entitas pelaksana (implementing entity).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku focal point akan mengoordinasikan kolaborasi antar-kementerian dalam implementasinya, terutama untuk pendekatan One Health bersama Kemenko PMK, Kemenlu, Kemenkeu, KLHK, Kementan, dan BRIN.
“Alokasi hibah ini bukan hanya pengakuan terhadap kesiapan Indonesia, tetapi juga cerminan dari kerja sama lintas sektor dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan global,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
