“Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada serentak,” terangnya.
Aspek lain yang mendasari dirinya berpendapat bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar dipertahankan adalah, aspek stabilitas keamanan dan ketertiban nasional di tengah banyaknya indikator peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih bergelombang. Per bulan September 2024, angka PHK mencapai 52.993 orang atau naik 25,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang, atau naik 14,6 persen dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.
Lantas, dampak PHK ini pun akan berdampak ada potensi naiknya angka kriminalitas, sebab banyak kelompok masyarakat menengah ini mengalami turun kelas dari strata ekonomi menengah menjadi kelas ekonomi rendah.
“Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” jelas Haidar Alwi.
Di sisi lain, Haidar Alwi pun menganggap bahwa gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya. Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO). Begitu juga dengan aspek ruang kesempatan bagi Polwan untuk mengembangkan karirnya dalam rangka pengarusutamaan gender di lingkungan Polri yang juga menurutnya semakin terbuka lebar.
“Selain jumlahnya yang sedikit, sebelumnya tidak banyak Jenderal Polwan yang berkesempatan menjadi pemimpin di jabatan level atas Polri,” sambungnya.
Begitu banyak aspek penguat tentang kepemimpinan Kapolri, Haidar beranggapan bahwa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo termasuk dalam kategori the right place for the right person at the right time. Aspek lain yang dipaparkan oleh Haidar Alwi adalah aspek usia. Di mana Kapolri masih cukup waktu usia untuk sampai pada tahap pensiun.
“Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan masuk usia pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang,” paparnya.
