Puan Maharani Masih Didesak Segera Sahkan RUU PPRT

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perwakilan Jala PRT, Jumisih menilai bahwa keberadaan DPR untuk mentransformasi masyarakat melalui pembuatan UU yang progresif dan mensejahterakan rakyat terbukti gagal.

Bahkan yang cukup disayangkannya adalah, ketika DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani yang notabane adalah kaum perempuan menurut Jumisih, justru mengabaikan, melecehkan, dan mendiskriminasi Perempuan miskin yang berjuang bertahun-tahun di gerbang depan.

“Ketika 4 pimpinan DPR sudah menyatakan mendukung pengesahan RUU PPRT, Bu Puan tetap bergeming. Menolak mengagendakan RUU PPRT di sisa waktu jabatannya,” kata Jumisih dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Kamis (26/9).

Aktivis perempuan dan pekerja Indonesia ini pun memberikan cap kepada Puan Maharani, bahwa Ketua DPR tersebut telah gagal menjalankan amanatnya sebagai pimpinan legislatif.

“Bu Puan melanggar sumpah jabatan untuk mensejahterakan dan melindungi rakyat miskin yang telah berjuang. Ia justru mengabaikan perjuangan para ibu-ibu PRT yang setiap hari aksi,” ujarnya.

Jumisih menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Koalisi Sipil kembali melakukan aksi bersama para PRT dan aktivis perempuan menjalankan aksi protes ditujukan kepada Puan Maharani.

“Betul-betul menyakitkan. Kami tidak tahu lagi apa yang bisa menyadarkan Puan Maharani akan amanah konstitusi. Kami berharap Bu Megawati memperingatkan putrinya atas tugas ideologi membela kaum Sarinah penyangga keluarga dan bangsa” tukasnya.

Aksi berlangsung pada Hari Kamis pagi tadi di depan Gerbang DPR mulai pukul pukul 10.00 – 11.00 WIB.

Untuk periode DPR tahun 2019-2024, akan segera mengakhiri jabatan mereka sidang penutupan yang sedang disiapkan. Oleh sebab itu koalisi masyarakat sipil pun memberikan skor kinerja DPR RI hanya 10% dari target legislasi. Sayangnya menurut mereka, hasil kinerjanya hanya untuk kepentingan oligarki.

Oleh sebab itu, perwakilan dari Tenaga Pembangunan Sriwijaya mendorong agar RUU PPRT usulan Baleg segera disahkan. Sebab jika tak kunjung disahkan di periode DPR kali ini, maka sama halnya akan melukai hati para perempuan yang memperjuangkannya.

“Ayuk kami Puan Maharani, kami berharap punya belas kasihan ke perempuan. Demi Tuhan, Leluhur, Pancasila dan Konstitusi, pengesahan UU PPRT itu demi kepentingan bangsa. Jangan ditelikung, dihalangi tapi didukung sepenuh hati. Ingat wajah-wajah PRTmu yang memberesi rumahmu saat kamu bekerja di DPR,” kata Dessi Desminar dari TP Sriwijaya.