R Haidar Alwi mengingatkan, pengangkatan Kapolri berkaitan dengan hak prerogatif Presiden. Sebagai pembantunya, Presiden tentu menginginkan sosok Kapolri yang tidak hanya memiliki kompetensi yang baik dan pengalaman yang cukup, tapi juga memiliki loyalitas yang tinggi.
“Sangat masuk akal bila saat itu Presiden Jokowi memilih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beliau tahu betul kapasitas dan kapabilitasnya karena sudah bersama-sama sejak dari Solo,” tutur R Haidar Alwi.
Lagi pula, sambung R Haidar Alwi, pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melalui ‘fit and proper test‘ dan persetujuan DPR, termasuk fraksi PDI Perjuangan. Bahkan saat itu, PDI Perjuangan tidak hanya menyetujui tapi juga memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pilihan terbaik Presiden Jokowi.
“PDIP merupakan salah satu dari sembilan fraksi di DPR yang menyetujui pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Yang pimpin rapat orang PDIP yaitu Ketua Komisi 3 Herman Herry. Dan Ketua DPR-nya juga orang PDIP yaitu Puan Maharani. Kok sekarang dipermasalahkan?” Begitu R Haidar Alwi mempertanyakan sikap PDI Perjuangan.
Sesungguhnya, lanjut R Haidar Alwi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukanlah Kapolri pertama yang melewati beberapa angkatan di atasnya. Pendahulunya, Jenderal (Purn) Tito Karnavian juga demikian.
“Ketika pengangkatan Tito, PDIP menyebutnya sebagai sebuah terobosan yang layak diapresiasi. Ketika pengangkatan Listyo pun masih dipuji-puji. Sekarang bilangnya merusak tatanan. Agak lain memang,” imbuh R Haidar Alwi.
R Haidar Alwi menduga, isu ini kembali diangkat berkaitan dengan pengalaman masa lalu atau sosok Kapolri di Kabinet Prabowo-Gibran nantinya.
“Di masa lalu, Budi Gunawan pernah gagal menjadi Kapolri saat dilewati oleh Tito Karnavian. Budi Gunawan dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri yang telah menjabat sebagai Kepala BIN lebih dari delapan tahun. Ia merupakan Ajudan Megawati ketika menjadi Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden Indonesia (2000-2004),” papar R Haidar Alwi.
Sedangkan di masa depan, mungkin ada ketakutan PDIP kalau Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat Kapolri di kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mengingat Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih memiliki waktu beberapa tahun lagi sebelum memasuki usia pensiun.
“Yang paling jelas karena ketegasan beliau tidak bisa diintervensi seperti yang dijelaskan di awal. Atau bisa jadi PDIP tidak ingin pengalaman masa lalu terulang kembali di saat ada orang dekatnya yang berpotensi menjadi Kapolri berikutnya tapi Prabowo sebagai Presiden terpilih masih mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” pungkas R Haidar Alwi.
