HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapatkan sindiran keras karena ulahnya yang selalu mencibir apa yang dilakukan Presiden Jokowi, salah satunya perihal permintaan maaf.
Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo pun awalnya menegaskan, permintaan maaf seorang Presiden Jokowi adalah bukti kebesaran hati seorang pemimpin negara.
“Rasanya permohonan maaf Pak Jokowi itu cerminan sikap tawadu dan kebesaran hati seorang pemimpin. Disampaikan secara pas dalam forum keagamaan dan kebangsaan,” kata Ariyo Bimmo dalam pernyataannya pada Minggu (4/8) seperti dikutip Holopis.com.
Ariyo kemudian menganggap, Hasto sudah dipenuhi pemikiran negatif sehingga apapun yang disampaikan oleh Jokowi akan selalu salah di matanya.
“Sikap negatif dan nyinyir mencerminkan kebalikannya,” imbuhnya.
Ariyo kemudian justru menyarankan agar Hasto berfokus pada kasus Harun Masiku yang belakangan menyertakan namanya sebagai saksi di KPK.
“Pak Hasto sebaiknya fokus untuk mengurus kasus Harun Masiku dan memastikan seluruh kader kooperatif dengan KPK untuk segera mengungkap kasus ini,” tegasnya.
Mengenai desakan Hasto agar presiden bukan meminta maaf dan dipertanggungjawabkan di depan rakyat, Ariyo pun kembali menegaskan itu sudah ada jalurnya sendiri.
“Mengenai pertanggungjawaban presiden sudah ada mekanisme ketatanegaraannya. Bahkan, setiap tanggal 14 Agustus, presiden menyampaikan pidato yang isinya adalah kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah,” terangnya.
PDIP sebelumnya mengomentari Jokowi yang menyampaikan permohonan maaf di akhir masa jabatannya. Hasto menilai kebijakan harus dipertanggung jawabkan dan bukan malah minta maaf.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat,” kata Hasto, Sabtu (3/8).
Hasto menegaskan kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
